Kamis, 14 Mei 2020

Problematika Hubungan Kerja di Masa Pandemi, Begini Pandangan Sejumlah Akademisi

Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Perundingan pengusaha-pekerja, serta campur tangan pemerintah penting dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
Muhammad Yasin
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja di masa pandemi. Ilustrator: HGW

Andaikan seorang karyawan perusahaan positif terjangkit Covid-19 dan harus menjalani karantina, apakah pengusaha tetap wajib membayar upahnya? Apakah jika karyawan diharuskan bekerja dari rumah akibat kebijakan pemerintah membatasi ruang gerak warga, misalnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengusaha berhak mengurangi gaji mereka? Dapatkah pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan dalih ada force majeur?

Pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka dalam diskusi webinar internasional hubungan kerja dalam pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Surabaya bekerja sama dengan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Bondowoso, Universitas Wiraraja Sumenep, Minggu (10/5) lalu.

Tampil sejumlah akademisi Andi Bau Joyce Soraya al Mu’dhor, Yayuk Sugiarti, Nur Azizah, Johan Imanuel, Ayunita Nur Rohanawati, Imam Budi Santoso, Yetniwati, dan Susilo Andi Darma. Para akademisi memberikan pandangan mengenai masalah ketenagakerjaan yang timbul akibat penyebaran Covid-19 dan mengajukan alternatif solusi.

(Baca juga: Alasan Force Majeur yang Berimplikasi PHK Karyawan).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Asri Wijayanti mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 yang diikuti oleh pembatasan-pembatasan sosial telah berdampak pada pekerja dan pengusaha. Pembatasan mobilitas pekerja telah menyebabkan sejumlah perusahaan mengambil kebijakan work from home. Kebijakan ini bukan tanpa implikasi. Positifnya, pengusaha dan pekerja berpartisipasi mencegah penularan virus mematikan itu. Negatifnya, operasional perusahaan tidak dapat dijalankan sebagaimana biasa. Perusahaan yang mengandalkan pekerjaan secara langsung (offline) di kantor/pabrik terpaksa mengambil kebijakan lain.

Asri memberi contoh, mengurangi sebagian kegiatan usaha yang dapat bermakna mengurangi jumlah pekerja, mengurangi waktu kerja, atau mengurangi fasilitas yang diterima pekerja. Dampak paling fatal adalah penutupan perusahaan, atau menghentikan seluruh kegiatan usaha, dan sudah pasti berimbas lebih lanjut pada PHK.

Akademisi Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), Muzaffar Syah Mallow memberi contoh di Malaysia. Pemerintah Malaysia memberikan rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat bernilai RM250 miliar (AS$57,7 miliar) untuk membantu rakyat Malaysia. Selain itu diberikan subsidi upah pada majikan dengan parameter tertentu. Kebijakan ini ditempuh untuk menghindari risiko lebih besar pada masalah ketenagakerjaan. Bagaimana dengan Indonesia?

Secara normatif, di Indonesia pengusaha perlu menghindari PHK sebagai jalan keluar ketika terjadi masalah ketenagakerjaan. Pengusaha dan pekerja dapat merundingkan opsi atau alternatif yang menyenangkan kedua belah pihak. “Pada prinsipnya, PHK merupakan upaya terakhir dalam hubungan ketenagakerjaan yang wajib dirundingkan para pihak,” papar Joice Soraya, akademisi Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua