Jumat, 15 May 2020

Mendorong Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan ABK

Melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang perlu segera diterbitkan.
Ady Thea DA
Foto ilustrasi: RES

Persoalan yang menimpa pekerja migran Indonesia seolah tak pernah selesai dan terus berulang. Belum lama ini ramai diberitakan mengenai jenazah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang dilarung ke laut dari kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok. Ternyata masalah sebenarnya bukan sekedar pelarungan, tapi juga terkait pemenuhan hak-hak ABK dan kondisi kerja.

Begitu penjelasan kuasa hukum ABK kapal Long Xing 629, Pahrur Dalimunthe, dalam diskusi secara daring bertajuk “Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing”, Kamis (14/5/2020). Pahrur mengatakan kasus yang didampinginya itu sudah ditindaklanjuti aparat kepolisian dan masuk tahap penyidikan dengan pasal yang sangkaan, Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pasal tersebut mengatur setiap orang yang membawa WNI ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta. (Baca Juga: Ragam Sebab Pelanggaran Hukum di Laut, Ini Solusinya)

Dia menjelaskan ABK yang berada di kapal Long Xing 629 itu jumlahnya puluhan, dan selama 12 bulan berada di laut. Dalam jangka waktu itu sebanyak 4 ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal tersebut meninggal, 2 ABK diantaranya dibuang ke laut. Pahrur melihat otoritas China beralasan pelarungan itu dilakukan karena penyakit menular. Tapi faktanya ABK yang lain termasuk ABK berkewarganegaraan China tidak tertular penyakit apapun. Menurut pengakuan ABK yang berhasil pulang ke Indonesia, ternyata kondisi kerja di atas kapal Long Xing sangat memprihatinkan.

“ABK asal Indonesia diberi makanan kadaluarsa, dan air minum hasil sulingan air laut yang tidak layak diminum karena sangat asin. Obat yang diberikan juga kadaluarsa. Ini yang menyebabkan ABK asal WNI menjadi sakit, sampai ada yang meninggal,” ujar Pahrur mengutip pengakuan sang ABK.  

Pahrur menyebut kondisi kerja di kapal tersebut tidak layak karena ABK harus bekerja lebih dari 18 jam per hari. Semua perintah nahkoda kapal diikuti karena ABK takut uang jaminan mereka tidak dibayar jika tidak mematuhi perintah itu. Dokumen asli ABK juga dipegang pihak penyalur (agency). Sehari sebelum berangkat melaut, ABK disodori kontrak kerja yang sangat merugikan dengan ancaman membayar ganti rugi jika tidak mau menandatangani kontrak tersebut.

Menurut Pahrur, kasus ini terjadi karena ada persoalan dari proses rekrutmen. Fakta di lapangan menunjukan banyak agen yang merekrut ABK untuk ditempatkan pada kapal asing. Padahal data BNP2TKI/BP2MI menunjukan hanya ada 3 perusahaan yang secara resmi menyalurkan ABK. Kemudian terkait pengawasan, karena dia yakin jika otoritas memeriksa perjanjian kerja ABK tersebut, maka kapal tidak boleh berangkat. Membaca isi perjanjian kerja itu Pahrur menilai isinya lebih tepat disebut “perbudakan.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua