Sabtu, 16 Mei 2020

Penjelasan Kemenhub Soal Kelonggaran Penerbangan Angkutan Orang

Akan ada penegakan hukum yang sangat tegas bila ada pihak-pihak yang memanfaatkan SE Gugus Tugas 4/2020 sebagai celah untuk mudik, padahal sebetulnya tak memenuhi kriteria pengecualian seperti yang telah ditetapkan.
Hamalatul Qur’ani
Webinar Hukumonline bertema “Pengendalian Transportasi di Masa Mudik Idulfitri Saat Wabah Covid-19”, Jumat 15/5. Foto: RES

Baru-baru ini publik dibuat bertanya-tanya soal konsistensi pemerintah dalam melakukan pelarangan mudik. Pasalnya, pasca keluarnya pernyataan Kemenhub soal pelonggaraan transportasi orang dengan kriteria tertentu dan SE Gugus Tugas No.4 Tahun 2020 pada 7 Mei lalu, tersebar foto-foto yang menunjukkan terjadinya kepadatan antrian penumpang pesawat yang jauh dari protokol PSBB di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

Juru bicara Kementrian Perhubungan, Adita Irawati, menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan adanya pencabutan larangan mudik. Namun tak bisa ditampik, memang ada orang-orang tertentu yang memang masih sangat membutuhkan mobilitas untuk bergerak yang tujuannya juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi penting.

Ada beberapa kriteria pembatasan layanan angkutan orang dalam masa covid-19 yang ditetapkan dalam SE Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2020. Di antaranya, yakni orang yang bekerja di Lembaga pemerintah atau swasta, percepatan penanganan covid-19, pertahanan keamanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, pelayanan dasar dan juga fungsi ekonomi penting.

“Jadi ini memang semua pihak yang kegiatannya masih sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi lebih penting di masa covid-19. Jangan sampai masyarakat juga terpapar kelaparan, karena ekonominya tidak berjalan, jadi ini pertimbangannya,” katanya dalam webinar Hukumonline bertema “Pengendalian Transportasi di Masa Mudik Idulfitri Saat Wabah Covid-19”, Jumat 15/5.

Kriteria pengecualian lainnya dalam SE 4/2020, yakni perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan darurat atau apabila ada orang yang keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Ini juga menggunakan pendekatan kemanusiaan karena masih banyak anggota masyarakat yang hingga kini tetap membutuhkan perawatan Kesehatan yang non-covid-19 dan sangat membutuhkan kontrol di luar kota karena sakit keras.

“Dinamikanya di lapangan kami menemukan hal ini. Dan tidak mungkin kami larang sama sekali, padahal taruhannya juga nyawa sebenarnya,” ujar Adita.

Terakhir adalah pekerja migran dan TNI yang berada di luar negeri, termasuk WNI yang sedang belajar di luar negeri dan harus kembali karena kondisi di negara tersebut membuat mereka tidak punya pekerjaan atau selesai sekolahnya atau memang aturan di negara tersebut memang harus dipulangkan. Untuk itu penting juga memastikan agar mereka tetap bisa sampai ke kota asalnya. “Transportasi sangat penting dalam hal ini. Intinya mudik tetap dilarang,” katanya. (Baca: Tindaklanjuti SE Gugus Tugas, Kemenhub: Mudik Tetap Dilarang!)

Syarat besarnya adalah orang yang naik transportasi itu harus sehat, dan itu ditetapkan melalui surat keterangan bebas covid-19 atau surat negatif reaktif dari rapid tes atau surat keterangan sehat dari RS, Puskesmas dan lainnya. Baru kemudian ada surat tugas kalau memang mereka bekerja atau surat keterangan dari lembaganya. “Dan ini harus dilengkapi semua,” tukas Adita.

Ia juga mengklarifikasi antrian yang cukup padat terjadi di Bandara 2 Soekarno Hatta, salah satunya adalah karena perlu dilakukan pemeriksaan dokumen secara tepat dan memastikan bahwa orang yang naik itu adalah orang-orang yang memang memenuhi kriteria dan persyaratan.

Implikasinya, pemeriksaan dokumen ini menjadi butuh waktu, dan diakui olehnya bahwa ada jadwal penerbangan yang sangat dekat, sekitar 13 penerbangan yang saling berdekatan, sehingga mengakibatkan antrian penumpang menjadi menumpuk. “Tentunya ini akan menjadi evaluasi bagi kami,” ujar Adita.

Ia menekankan, tugas utama Kementerian Perhubungan di sini hanyalah menyediakan sarana dan prasarana transportasi. Soal siapa petugas yang diberi wewenang untuk menetapkan siapa saja yang bisa menggunakan sarana transportasi itu yakni Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pengecualian untuk orang-orang dengan kriteria tertentu yang bisa melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara keluar daerah ditetapkan dalam SE Kepala Gugus Tugas 4/2020 pada 7 Mei 2020.

“Karena adanya amanat dari SE ini, Kemenhub menindaklanjuti untuk menyediakan transportasi untuk semua penumpang yang sudah ditetapkan kriteria dan syaratnya oleh Kepala Gugus Tugas,” tukasnya.

Ia juga sangat memahami gejolak di masyarakat pasca keluarnya SE Gugus Tugas pada 7 Mei lalu. Simpang siur informasi ditengah masyarakat soal dicabutnya larangan mudik membuat terjadinya missinformasi.

“Saya tegaskan, mudik tetap dilarang. Yang dilakukan pengecualian adalah apa yang ditetapkan dalam SE Gugus Tugas. Kami di Kemenhub juga menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat edaran kepada para dirjen hubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian sebagai petunjuk operasional bagi seluruh pihak yang ada di sektor transportasi dalam memberi pelayanan kepada para pihak yang dikecualikan sesuai SE Gugus Tugas,” katanya.

Dinamika di lapangan, kendati transportasi logistik tidak dilarang, implikasi larangan angkutan orang terhadap pesawat terbang pada akhirnya disebut adita juga berpengaruh pada angkutan logistik bahkan bahan-bahan pokok. Pesawat komersial yang biasanya digunakan sebagai angkutan penumpang, biasanya memiliki karakteristik yang unik, yakni combo dengan kargo atau barang.

Ada pesawat-pesawat yang izinnya memang spesifik pada kargo tapi tidak banyak. Sehingga ketika pesawat komersial penumpang ini benar-benar diberhentikan dalam waktu pelarangan mudik maka terjadilah kendala dalam pengiriman barang-barang yang biasanya dikirimkan melalui pesawat komersial penumpang. Akhirnya di beberapa tempat terjadi keterlambatan pengiriman barang-barang pokok dan alat-alat Kesehatan yang sangat dibutuhkan.

“Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan konektivitas, peran penerbangan pada negara kepulauan mempunyai peran yang sangat signifikan, apalagi daerah-daerah pelosok. Akhirnya perlu dilakukan penyesuaian dari Permenhub 25/2020 yang dituangkan dalam SE Gugus Tugas 4/2020,” jelasnya.

Ia juga menyebut akan ada penegakan hukum yang sangat tegas bila ada pihak-pihak yang memanfaatkan SE Gugus Tugas ini sebagai celah untuk mudik, padahal sebetulnya tak memenuhi kriteria pengecualian seperti yang telah ditetapkan dalam SE Gugus Tugas. Katakanlah penyalahgunaannya adalah dalam bentuk jual beli surat keterangan sehat di suatu platform, platformnya pun akan diperingatkan secara keras.

“Kemarin juga ditemukan pemalsuan dan terbukti pasti akan dikenakan hukuman sesuai hukum, karena ini sudah masuk kategori pemalsuan. Di lapangan dilakukan penyaringan terhadap persyaratan calon penumpang tadi. Ini upaya maksimal yang dilakukan,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Harya Dilon, mengatakan bahwa kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Ia mengapresiasi langkah yang diambil Kemenhub, bahkan sebelum pandemi, persoalan pemalsuan dokumen memang kerap ditemui, sehingga penegakan hukum secara tegas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pihak-pihak dalam kategori tertentu yang sangat membutuhkan transportasi tentu perlu difasilitasi. Kendati sulit bagi operator penerbangan termasuk operator transportasi umum lainnya, semangat bergotong royong untuk menaati persyaratan pada kelonggaran yang diberikan pemerintah sangat dibutuhkan. Jangan sampai kebijakan birokrasi yang harusnya menjadi kekuatan malah menjadi celah untuk dilanggar.

“Yang ingin kita cegah adalah meluasnya penyebaran virus ini. Akan tetapi jangan sampai pereknomian sepenuhnya tidak berjalan, jangan sampai karena satu titik mengakibatkan 34 provinsi di Indonesia perekonomiannya menjadi mati semua, itu malah juga sangat berbahaya. Bencana ekonominya bisa lebih besar dari bencana pandeminya,” tegasnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua