Sabtu, 16 Mei 2020

Penjelasan Kemenhub Soal Kelonggaran Penerbangan Angkutan Orang

Dinamika di lapangan, kendati transportasi logistik tidak dilarang, implikasi larangan angkutan orang terhadap pesawat terbang pada akhirnya disebut adita juga berpengaruh pada angkutan logistik bahkan bahan-bahan pokok. Pesawat komersial yang biasanya digunakan sebagai angkutan penumpang, biasanya memiliki karakteristik yang unik, yakni combo dengan kargo atau barang.

Ada pesawat-pesawat yang izinnya memang spesifik pada kargo tapi tidak banyak. Sehingga ketika pesawat komersial penumpang ini benar-benar diberhentikan dalam waktu pelarangan mudik maka terjadilah kendala dalam pengiriman barang-barang yang biasanya dikirimkan melalui pesawat komersial penumpang. Akhirnya di beberapa tempat terjadi keterlambatan pengiriman barang-barang pokok dan alat-alat Kesehatan yang sangat dibutuhkan.

“Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan konektivitas, peran penerbangan pada negara kepulauan mempunyai peran yang sangat signifikan, apalagi daerah-daerah pelosok. Akhirnya perlu dilakukan penyesuaian dari Permenhub 25/2020 yang dituangkan dalam SE Gugus Tugas 4/2020,” jelasnya.

Ia juga menyebut akan ada penegakan hukum yang sangat tegas bila ada pihak-pihak yang memanfaatkan SE Gugus Tugas ini sebagai celah untuk mudik, padahal sebetulnya tak memenuhi kriteria pengecualian seperti yang telah ditetapkan dalam SE Gugus Tugas. Katakanlah penyalahgunaannya adalah dalam bentuk jual beli surat keterangan sehat di suatu platform, platformnya pun akan diperingatkan secara keras.

“Kemarin juga ditemukan pemalsuan dan terbukti pasti akan dikenakan hukuman sesuai hukum, karena ini sudah masuk kategori pemalsuan. Di lapangan dilakukan penyaringan terhadap persyaratan calon penumpang tadi. Ini upaya maksimal yang dilakukan,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Harya Dilon, mengatakan bahwa kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Ia mengapresiasi langkah yang diambil Kemenhub, bahkan sebelum pandemi, persoalan pemalsuan dokumen memang kerap ditemui, sehingga penegakan hukum secara tegas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pihak-pihak dalam kategori tertentu yang sangat membutuhkan transportasi tentu perlu difasilitasi. Kendati sulit bagi operator penerbangan termasuk operator transportasi umum lainnya, semangat bergotong royong untuk menaati persyaratan pada kelonggaran yang diberikan pemerintah sangat dibutuhkan. Jangan sampai kebijakan birokrasi yang harusnya menjadi kekuatan malah menjadi celah untuk dilanggar.

“Yang ingin kita cegah adalah meluasnya penyebaran virus ini. Akan tetapi jangan sampai pereknomian sepenuhnya tidak berjalan, jangan sampai karena satu titik mengakibatkan 34 provinsi di Indonesia perekonomiannya menjadi mati semua, itu malah juga sangat berbahaya. Bencana ekonominya bisa lebih besar dari bencana pandeminya,” tegasnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua