Senin, 18 Mei 2020

Soal Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Diingatkan Putusan MA Final dan Mengikat

Segala putusan MA bersifat final dan mengikat. Artinya, peraturan yang serupa tidak boleh dimunculkan kembali pada pokoknya.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. Foto: RES

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan masih menuai polemik. Bagaimana tidak? Perpres ini oleh sebagian kalangan bahkan dipandang sebagai pembangkangan terhadap hukum oleh Presiden sebagai kepala negara.

Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M. Rizqi Azmi menyebutkan, dalam menerbitkan Perpres 64 Tahun 2020 yang mengatur kembali kenaikan iuran BPJS, Presiden sudah melampaui amanat konstitusi terutama pasal 1 ayat 3 untuk mematuhi hukum sehingga terjadi diobedience of law atau pengingkaran hukum. 

“Dengan menerbitkan Perpres 64 tahun 2020, Presiden tidak hanya melawan hukum tetapi juga membangkang terhadap hukum,” ujar Rizqi, Senin (18/5).

Menurut Rizqi, langkah Presiden dengan tetap menaikkan iuran BPJS lewat ketentuan baru dengan bunyi norma yang berbeda merupakan penyelundupan hukum. Bagaimana tidak, Perpres ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS mandiri.

Mengutip ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung, Rizqi menyebutkan bahwa segala putusan MA bersifat final dan mengikat. Artinya, peraturan yang serupa tidak boleh dimunculkan kembali pada pokoknya. Rizqi menilai, Perpres 64 Tahun 2020 mengatur pada pokoknya kenaikan tarif dasar BPJS.

Terkait hal ini, Rizqi menilai Presiden sudah tidak menjadikan hukum sebagai prioritas kebijakannya. Kerap terjadi beleid yang dikeluarkan Presiden menarik mundur alur pemikiran dan penegakkan hukum. Karena tidak hanya sekali, hal ini juga terjadi saat Presiden melakukan hal yang sama terhadap putusan MA terkait kebakaran hutan dan lahan.

“Kalau nanti tetap Presiden berulah seperti ini akan terjadi perubahan corak pemerintahan dari demokrasi menjadi otoriter karena sudah banyak pakar hukum berteriak dan mengkritisi tetapi tidak didengarkan dengan baik,” terang Rizqi. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua