Senin, 18 May 2020

Hak Waris atas Harta Mantan Istri Hingga Legalitas Cicil THR Akibat Wabah Covid-19

Bisakan konsumen video call sex dipidana hingga konsekuensi hukum penggunaan KTP elektronik untuk mengutang.
Tim Hukumonline

Klinik Hukumonline dengan tagline-nya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban atas masalah hukum sehari-hari. Tak hanya artikel, kini edukasi hukum tersebut juga telah hadir dalam berbagai format lain, seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast.

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari hak waris mantan suami atas harta mantan istrinya yang wafat hingga hukumnya perusahaan mencicil THR karyawannya sebagai imbas wabah Covid-19.


  1. Sudah Cerai, Masihkah Berhak Menerima Warisan dari Mantan Istri?

Pasal 174 ayat (1) LampiranInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa salah satu golongan yang menjadi ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan melalui perkawinan. Maka, jika suami-istri telah bercerai dan telah habis masa idahnya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya.


  1. Pembuktian Pemberian Kuasa Secara Lisan

Meski secara lisan, namun perjanjian berupa pemberian kuasa tetaplah sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian kuasa secara lisan ini dapat dibuktikan meski tanpa bukti surat, karena masih ada kemungkinan alat bukti lain, seperti keterangan saksi.


  1. Tanggung Jawab Bank atas Pembobolan Rekening Nasabah

Jika salah satu faktor penyebab pembobolan rekening nasabah adalah akibat dari kesalahan bank, maka bank dapat bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Bentuk pertanggungjawaban bank, salah satunya, adalah melalui pembayaran ganti kerugian kepada nasabah selaku konsumen bank.


  1. Kewajiban Perusahaan Sebelum Mem-PHK karena Efisiensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 menekankan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan PHK sepanjang belum menempuh upaya-upaya:


  1. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;

  2. mengurangi shift;

  3. membatasi/menghapuskan kerja lembur;

  4. mengurangi jam kerja;

  5. mengurangi hari kerja;

  6. meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;

  7. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;

  8. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua