Senin, 18 Mei 2020

Satpol PP Bukan Aparat Biasa

Satpol PP juga merupakan PNS yang (untuk jabatan tertentu) dapat menggunakan senjata api sekaligus melakukan penyidikan saat terjadi pelanggaran Perda/Perkada.
CT-CAT

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang seringkali kita jumpai di masyarakat. Ternyata selain berkedudukan sebagai aparat pemerintah daerah, Satpol PP juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang (untuk jabatan tertentu) dapat menggunakan senjata api sekaligus melakukan penyidikan saat terjadi pelanggaran Perda/Perkada. Lalu sebenarnya apa saja sih wewenang lainnya? Yuk, simak ringkasannya dalam Melek Hukum kali ini!

 

Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawaban dulu ya!

 

1. Untuk Apa Satpol PP Dibentuk?

Selengkapnya: Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP - bit.ly/NonYustisial

 

2. Wewenang Satpol PP

Selengkapnya: Kepemilikan Senjata Api oleh Satpol PP dalam Bertugas - bit.ly/SenjataApi

 

3. Bolehkah Satpol PP Menggunakan Senjata Api?

Selengkapnya: Kepemilikan Senjata Api oleh Satpol PP dalam Bertugas - bit.ly/SenjataApi

 

4. Apa itu Tindakan Penertiban Non-Yustisial?

Selengkapnya: Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP - bit.ly/NonYustisial

 

5. Hubungan Satpol PP dengan Kepolisian

Selengkapnya: Kepemilikan Senjata Api oleh Satpol PP dalam Bertugas - bit.ly/SenjataApi

 

Dasar Hukum:


  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) – bit.ly/UU23-2014

  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (“Permendagri 26/2010”) - bit.ly/Permendagri26-2010

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (“PP 16/2018”) - bit.ly/PP16-2018

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua