Selasa, 19 Mei 2020

Perppu 2/2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh: Radian Syam*)

Dalam hal ini pula Penulis mencoba menyampaikan apa yang menjadi aspek indikator pemilu menurut IDEA di mana terdapat ada 15 indikasi penting yakni: 1) Memiliki kerangka hukum untuk pemilu; 2) Sistem pemilihan umum; 3) Penetapan batasan distrik dan definisi batasan unit pemilu; 4) Hak untuk memilih dan dipilih; 5) Badan pelaksana pemilu; 6) Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; 7) Akses surat suara bagi partai politik dan kandidat; 8) Kampanye pemilu yang demokratis; 9) Akses media dan kebebasan berekspresi; 10) Pembiayaan dan pengeluaran kampanye; 11) Pemungutan suara; 12) Penghitungan dan mentabulasikan suara; 13) Peranan perwakilan partai dan kandidat; 14) Pemantau Pemilu; 15) Kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang.

Penulis menilai Pemilu yang berkala merupakan salah satu indikator dari sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis. Melalui Pemilu, rakyat dapat mengartikulasikan kepentingan. Adapun pemilu harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip atau kebebasan-kebebasan yang telah diatur seperti pelaksanaan yang bebas, jujur, langsung agar pemilu dapat betul-betul melahirkan pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat sekaligus rakyat yang dapat menyuarakan kepentingan mereka.

Setelah melihat apa telah disampaikan oleh Penulis baik kedudukan Perppu No 2 Tahun 2020 menurut Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 bahkan juga konfigurasi politik di DPR, arti penting sebuah pemilu, serta ada 15 Indikator Pemilu menurut IDEA, maka Penulis mencoba menyampaikan 7 catatan yang sangat penting jika tetap melaksanakan Pilkada Serentak bulan Desember 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum kita ketahui kapan akan berakhir, karena Presiden pun telah mengatakan Keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex).

Ketujuh catatan tersebut yakni: 1) Bahwa akan berpotensi pada perpanjangan masa tanggap darurat kesehatan, karena kondisi yang hingga kini masih belum menentu. Tahapan akan aktif kembali di bulan Juni 2020, di mana tahapan itu ada yang melibatkan ratusan dan/atau ribuan orang. Maka opsi ini sangat berisiko pada kualitas pelaksanaan pilkada serentak yang tidak maksimal dikarenakan tahapan yang sangat padat di mana setiap daerah memiliki karakter yang berbeda; 2) Harmonisasi aturan, pasca Perppu No. 2 Tahun 2020 terbit, KPU dan Bawaslu masing-masing harus mengeluarkan peraturan; 3) Penghitungan hasil rekapitulasi suara (kurang lebih 30 hari); 4) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi RI; 5) Kondisi alam pada bulan Desember atau akhir tahun; 6) Persiapan SDM yang juga sangat penting; 7) Bahwa terkait anggaran yang juga membutuhkan waktu dalam pencairan sehingga akan berpotensi pada tidak maksimal dalam melakukan pemanfaatan anggaran.

Atas hal tersebut Penulis juga ingin menyampaikan apakah Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik sesuai apa yang menjadi Indikator Pemilu menurut IDEA atau tidak? Serta bagaimana dengan 7 catatan Penulis atas Pilkada Serentak pada bulan Desember 2020? Maka atas dua hal tesebut jika melihat secara objektif dan nurani, di mana bangsa ini pun sedang berjuang untuk melawan pandemi Covid-19, serta luasnya wilayah NKRI yang secara geografisnya kepulauan. Maka pilihan di bulan Desember 2020 merupakan waktu yang sangat singkat, bahkan ragu-ragu yang dikhawatirkan akan berpotensi pada terjadinya keterlambatan dalam pembuatan dan/atau sosialisasi pada salah satu perangkat hukum, serta akan berpotensi hilangnya nilai-nilai luhur sebuah Pemilu.

Janganlah melakukan sesuatu yang terburu-buru dan juga berpotensi pada rusaknya pemilu sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Lebih baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama seluruh elemen anak bangsa bersatu melawan pandemi Covid-19, Sangat penting pula sebuah kepastian hukum untuk penyelanggara pemilu yang mana akan berimplikasi pada pelaksanaan tahapan-tahapan, sedangkan kita ketahui tahapan-tahapan Pilkada tersebut sifatnya urutan dan melibatkan banyak pihak. Atas dasar itu, penyelenggaraan Pilkada harus dilandasi dengan ketentuan regulasi yang jelas dan/atau pasti, bukan sekadar prosedural namun tetap harus mengedepankan substansi materi dan/atau norma-norma luhur sebuah pemilu yang ada di dalamnya.

Di akhir tulisan Penulis ingin menyebutkan bahwa Pemilu itu memiliki 3 hal yang sangat penting yang tidak dapat terpisahkan yakni: 1) Pemilih atau Rakyat; 2) Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik; dan 3) Prosedural, Substansi Materi dan/atau Aturan hukum yang mengikat.

Dengan melihat beberapa kemungkinan yang sudah disampaikan oleh penulis sebelumnya atas pelaksanaan Pilkada Serentak di bulan Desember 2020, serta nilai-nilai yang luhur dari sebuah Pemilu, maka Penulis menilai waktu yang sangat ideal untuk pelaksanaan Pilkada Serentak diundur menjadi bulan September 2021 yakni opsi ke-3, yang mana kondisi masyarakat atas ketakutan pandemi Covid-19 sudah teratasi lebih baik (much better than before) dan peran serta masyarakat sebagai pemilih akan objektif dalam menentukan siapa yang layak dan/atau pantas memimpin daerahnya tanpa harus suudzon (negative thinking) terhadap berbagai pihak serta di bawah bayang-bayang kekhawatiran di tengah pandemi Covid-19, yang mana “tidak ada sistem pemilu yang sempurna tetapi bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media membangun bangsa”. Salam Kedaulatan Rakyat!

*)Dr. Radian Syam, S.H., M.H adalah Pengajar HTN Fakultas Hukum Universitas Trisakti.








Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua