Rabu, 20 May 2020

Menyingkap Tabir Strategi PSBB untuk Penanganan Covid-19

Dalam episode #PakarBilang kali ini, Klinik Hukumonline mengulas perkembanganan pelaksanaan PSBB sebagai strategi penanganan wabah Covid-19 bersama dr. Achmad Yurianto.
CT-CAT

Sejak mulai merebak di Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019, penyebaran wabah Covid-19 terus meluas ke hampir seluruh negara dunia. Tercatat hampir lima juta orang di seluruh dunia telah terpapar wabah ini. WHO sebagai otoritas puncak kesehatan dunia akhirnya menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.

 

Indonesia sendiri termasuk negara yang dipaksa berjibaku dengan Covid-19. Sejak awal Maret hingga hari ini, jumlah pengidap Covid-19 terus bertumbuh dan tersebar merata di 34 provinsi seluruh negeri. Per Selasa (19/5), setidaknya tercatat 18.496 orang di Indonesia yang dikonfirmasi positif mengidap Covid-19.

 

Dampak wabah ini telah terasa tidak hanya bagi sektor kesehatan. Secara simultan, berbagai masalah sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, pertahanan, dan keamanan mulai bermunculan.

 

 

Selain menjatuhkan korban jiwa, wabah ini juga telah menyebabkan jutaan orang terpaksa bekerja dari rumah, bahkan kehilangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah memproyeksikan adanya pelambatan ekonomi dibanding tahun sebelumnya.

 

Pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year hanya sebesar 2,97 persen. Jauh di bawah angka 5,07 persen pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pemerintah kemudian mengetengahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai strategi utama penanganan Covid-19.

 

Tindakan PSBB mencakup peliburan sekolah, tempat usaha, tempat ibadah, dan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di luar rumah. Dengan PSBB, industri juga dipaksa untuk menyesuaikan diri hingga wabah dapat terkendali, dengan segala konsekuensinya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua