Rabu, 20 May 2020

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Potensial Jadi Kasus Hukum

ICW kembali meminta Kemenko Bidang Perekonomian untuk membuka dokumen perjanjian kerja sama dengan 8 mitra program Kartu Prakerja agar bisa diketahui apakah proyek Kartu Prakerja melalui penunjukan langsung atau lelang?
Rofiq Hidayat

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan skema pelatihan dalam program Kartu Prakerja yang melibatkan sejumlah perusahaan startup berpotensi menjadi kasus hukum di kemudian hari. Meski program yang menjadi janji kampanye Jokowi saat Pilpres 2019 ini tidak bermasalah, tapi disinyalir bermasalah dalam pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online dengan anggaran sekitar Rp5,6 triliun.

"Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online di mana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan start-up tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

Arsul mengingatkan kasus hukum yang berkaitan dengan kebijakan publik, seperti kasus BLBI (1998) dan Bank Century (2008). Dia tak ingin anggaran triliunan rupiah itu seperti nasib dua kasus hukum besar yang berujung pidana itu. Begitu pula proyek pengadaan e-KTP dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

“Semua kasus itu tak bermasalah pada lingkup kebijakan. Tapi, menjadi masalah ketika pada tataran pelaksanaan kebijakan. Karena itu, saya mewanti-wanti agar berhati-hati dalam tataran pelaksanaan skema pelatihan Kartu Prakerja ini,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan apabila audit BPK atau BPKP ditemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan dalam pelatihan Kartu Prakerja ini, kasus hukum akan terbuka lebar. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan para penyedia jasa yang memberikan secara cuma-cuma (gratis).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengingatkan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema Kartu Prakerja tidak mengandalkan UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), khususnya Pasal 27 terkait dengan imunitas terbatas.

Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut,” kata dia mengingatkan. (Baca Juga: Dinilai Pemborosan, Kartu Prakerja Layak Dievaluasi Total)  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua