Kamis, 21 May 2020

Optimalkan Alternatif Penahanan Selain Pemenjaraan

Pandangan tentang penahanan sebagai instrumen membuat efek jera perlu diubah. Penahanan adalah upaya terakhir.
Muhammad Yasin
Ilustrasi gari, alat yang digunakan aparat penegak hukum untuk menahan seseorang. Ilustrasi: BAS

Kapasitas tempat penahanan di Indonesia pada dasarnya sudah tidak dapat menampung jumlah orang yang ditahan. Jumlah tahanan berlebih ditemukan di banyak tempat. Banyak factor yang menyebabkan kondisi overcrowded terjadi. Untuk mengatasinya, perlu ada kebijakan mengoptimalkan penggunaan alternatif-alternatif pemidanaan selain hukuman penjara. Pada saat yang sama, edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar penahanan tidak digunakan dengan mudah.

Gagasan optimalisasi penggunaan alternatif pemidanaan selain pemenjaraan berkembang dalam diskusi daring ‘Quo Vadis Penahanan di Indonesia’ yang bersama sejumlah lembaga (AIPJ2, IJRS, ICJR, LeIP, dan Bappenas), pada Rabu (20/5). Penahanan merupakan salah satu persoalan hukum klasik di Indonesia terutama berkaitan dengan banyaknya jumlah orang yang ditahan, jauh melebihi kapasitas ideal penjara. Ada penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum sebelum proses persidangan, ada penahanan setelah pemidanaan dijatuhkan.

Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, Prahesti Pandanwangi, menjelaskan bahwa arah pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah menuju keadilan restoratif. Arah kebijakan ini seharusnya membawa konsekuensi pada pengurangan penahanan. Ia mengatakan alternatif penahanan dan pemidanaan perlu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. “Agar tidak selalu berujung pada pemenjaraan,” ujarnya dalam pengantar diskusi.

Gampangnya menahan seseorang berkontribusi langsung terhadap kepadatan penghuni penjara. Padahal, penahanan di balik jeruji besi seharusnya menjadi upaya terakhir jika alternatif lain tidak dapat dijalankan. Peneliti ICJR, Genoveva Alicia, mengamini pandangan Prahesti. Perundang-undangan Indonesia mengenal beragam jenis penahanan selain berupa pemenjaraan. Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dikenal bentuk tahanan rumah dan tahanan kota. Selain itu ada pula penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau jaminan uang, pembantaran untuk tersangka/terdakwa karena kebutuhan medis, mekanisme rehabilitasi dalam kasus narkotika, dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

(Baca juga: Jangka Waktu Maksimal Penahanan di Kepolisian).

Geno, panggilan Genoveva, mengkritik penahanan yang eksesif. Diperkirakan 24 persen orang yang ditahan di rutan dan lapas di Indonesia karena penahanan sebelum putusan. Itu belum termasuk tahanan di kepolisian. Penahanan sebelum putusan itu sangat dipengaruhi oleh kesalahan persepsi. “Penahanan dipakai sebagai suatu kewajiban, padahal tidak selamanya harus dilakukan penahanan,” ujarnya.

Selain masalah persepsi, penahanan eksesif berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang minim pengawasan, dan munculnya pasal-pasal kriminalisasi baru. Riset ICJR pada 2014 mencatat ada sekitar 443 jenis kejahatan baru dengan ancaman hukuman maksimum lebih dari lima tahun penjara. Ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara dalam perundang-undangan juga menjadi dasar bagi penyidik untuk menahan seorang pelaku kejahatan.

Komisaris Besar (Pol) Ari Sarwono menjelaskan kepolisian pun sebenarnya berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi penahanan sepanjang tindak pidana yang dilakukan, misalnya, tidak meresahkan masyarakat, atau pelakunya bukan residivis. Kabag Pelayanan Masyarakat pada Bareskrim Mabes Polri itu justru menyoroti perilaku masyarakat, khususnya pelapor, yang selalu mendorong polisi menindaklanjuti laporan dengan penahanan. Artinya, masyarakat juga perlu diedukasi untuk memahami bahwa penahanan adalah upaya terakhir, dan tidak setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan penahanan. “Ini pekerjaan rumah bagi semua pihak,” kata Ari.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua