Kamis, 21 May 2020

Pahami Choice of Law dan Choice of Forum Saat Melakukan Transaksi Lintas Batas

Pihak platform sendiri memang diberi kebebasan dalam menyusun terms & conditions sesuai asas kebebasan berkontrak sekalipun bentuknya memang kontrak baku, dan itu tidak dilarang. Kontrak baku baru dikatakan dilarang oleh hukum negara jika pengaturannya mengalihkan tanggung jawab dari platform kepada konsumen. Sejauh terkait choice of law dan choice of forum, diberi kebebasan bagi platform untuk menentukan dengan mempertimbangkan kondisi transaksi yang melibatkan lebih dari satu atau dua yurisdiksi (lihat Pasal 18 UU ITE).

Dapat dibayangkan bila terjadi sengketa antar pembeli dari Indonesia dengan penjual dari China misalnya yang menggunakan platform milik Singapura, pilihan hukum dan tempat penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan di awal tentu akan sangat dibutuhkan saat enforcement contract. “Jadi memang sah saja bila platform asal Singapura menggunakan hukum Singapura, dengan choice of forum SIAC. Baru aneh jika platform Indonesia menggunakan hukum luar negeri, akan tetapi ini tetap saja juga tidak ada larangan,” jelasnya.

Kendati demikian, sebelum masuk ke opsi penyelesaian sengketa, Abdul tak menampik bahwa semangat UU Perlindungan konsumen tetap menginginkan adanya penyelesaian secara damai di antara para pihak. Ada BPSK yang bisa menengahi sekaligus sebagai fungsi negara untuk melindungi konsumen.

Akan berbeda jika dalam suatu transaksi lintas batas, terms & conditions-nyatidak mengatur pilihan hukum atau pilihan penyelesaian sengketa, atau dalam kasus ekstremnya jika masih ada platform yang tidak mencantumkan terms & conditions sejak awal, maka dalam hal ini hukum yang berlaku adalah hukum perdata internasional (HPI). Dalam HPI, pilihan hukum yang digunakan nantinya bisa menggunakan mekanisme lex loci contractus (dimana kontrak itu berada) atau lex rei sitae (dimana barang berada).

“Jadi prinsip dalam hukum perdata nasional ini bisa dipakai, tapi hanya bisa diterapkan dalam suatu hubungan hukum dimana para pihak belum menentukan pilihan hukum. Prinsipnya, sebagai konsumen memang tetap harus berhati-hati, let the buyer beware adalah kewajiban yang sudah diamanatkan dan dipakai oleh banyak negara,” jelasnya.

Senada, peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad  Faiz Azis berpendapat bahwa setiap transaksi bisnis berpotensi menimbulkan sengketa. Misalnya, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Dengan memahami sejak awal potensi sengketa itu, masyarakat konsumen dapat mengetahui implikasinya ke depan. “Masyarakat penting untuk memahami soal pilihan hukum dan pilihan forum ini karena bagaimanapun setiap transaksi mempunyai potensi sengketa, terlebih lagi yang sifatnya lintas batas,” jelasnya kepada hukumonline.

Ditambahkan Azis, mengetahui pilihan hukum dan pilihan forum sejak awal masyarakat dapat mengetahui transaksi mereka memakai hukum apa dan kemana mereka harus mengajukan komplain jika akhirnya menjadi gugatan.








Nikmati Akses Gratis Koleksi Peraturan Terbaru dan FAQ Terkait Covid-19 di sini.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua