Jumat, 22 Mei 2020

Sekelumit Peran Zakat Kala Pandemi Covid-19

Masyarakat diimbau dapat menyalurkan zakatnya melalui Baznas atau LAZ yang kredibel agar penyaluran/pendistribusian zakat kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan sesuai skala prioritas, terlebih Ketika ada musibah atau wabah seperti saat ini.
Agus Sahbani
Ilustrasi: HGW

Hampir tiga bulan penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda  Indonesia tidak hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan sosial, ekonomi masyarakat. Seperti, jutaan orang dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), lesunya dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal, yang potensial banyak orang jatuh miskin.  

Setiap jelang lebaran, umat Islam selalu diingatkan kewajiban membayar zakat baik zakat fitrah (jiwa) maupun zakat maal (harta) sebagai bentuk ibadah. Karena itu, momentum jelang Idul Fitri 1414 Hijriyah atau setelahnya saat tepat mengoptimalkan pendistribusian zakat baik zakat fiirah maupun harta bagi masyarakat yang jatuh miskin. Apalagi, selama ini potensi zakat di Indonesia sangat besar dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola lebih produktif dan tepat sasaran.

Urusan zakat ini diatur UU No. 38 Tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU Pengelolaan Zakat ini tidak mengatur kategori mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dan muzakki (pembayar zakat) termasuk syarat nishab (batas minimal harta terkena wajib zakat) dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. UU Pengelolaan Zakat ini lebih banyak mengatur kelembagaan amil zakat (Baznas dan LAZ).

Dalam QS At-Taubah (9): 60, ada 8 golongan (asnaf) yang masuk kategori mustahiq yang berhak menerima zakat, diantaranya fakir (orang yang tidak memiliki harta), miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), dan fisabilillah (pejuang di jalan Allah). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim/muslimah atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Karena itu, zakat sangat dibutuhkan untuk membantu mereka yang jatuh miskin akibat dampak Covid-19.  

“Lembaga (amil) zakat harus berperan saat pandemi Covid-19,” kata Ketua Umum Forum Zakat, Bambang Suherman dalam diskusi daring bertajuk “Peran Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Menopang Perekonomian Umat di Tengah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sabtu (18/4) lalu. (Baca Juga: Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Tengah Wabah Covid-19)

Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Farida Prihatini mengatakan zakat dapat dimanfaatkan untuk penanganan musibah, seperti pandemi Covid-19 ini. Mengacu UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Farida menerangkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat yang berhak) sesuai syariat Islam.

Dia menyarankan agar pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Terkait pandemi Covid-19, Farida menilai masyarakat yang terdampak dan sangat mengeluhkan persoalan ekonomi berhak menerima zakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua