Jumat, 22 May 2020

Beragam Pintu Masuk untuk Menjerat Pelaku Perundungan

Pelaku perundungan dapat berubah menjadi korban cyberbullying.
Muhammad Yasin
Daddy Fahmanadie, dosen FH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam diskusi daring tentang bullying. Foto: MYS

Perundungan (bullying) masih terus terjadi meskipun acapkali pelaku perundungan mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan dihukum pengadilan. Kasus terbaru adalah perundungan RZ, seorang anak penjual jalangkote berusia 12 tahun, di Kelurahan Bonto-bonto Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya perundungan juga terjadi di sejumlah tempat. Perundungan paling massif terjadi di media sosial (cyberbullying).

Dua akademisi hukum pidana, Rena Yulia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan Daddy Fahmanadie dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berpendapat bahwa ada banyak pasal dalam perundang-undangan berbeda yang dapat dipergunakan penyidik untuk menjerat pelaku perundungan. Jika pelaku dan korban adalah anak-anak, penyidik dapat menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika pelakunya orang dewasa dan korbannya dianiaya secara fisik, polisi dapat menggunakan Pasal 170 atau 351 KUHP.

Di Bali, Pengadilan Negeri Semarapura pernah menghukum tiga siswi pelaku perundungan menggunakan UU Perlindungan Anak. Para pelaku dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun, plus tidak boleh meninggalkan Bali selama satu bulan. Sementara, jika yang terjadi adalah cyberbullying aparat penegak hukum menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Bahkan dalam kasus perundungan anak penjual jalangkote di Pangkep, Dedy, nama panggilan Daddy Fahmanadie, berpendapat penyidik dapat menggunakan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Bisa menggunakan Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas,” kata Dedy dalam diskusi daring ‘Bullying Viral Tanda Degradasi Moral’, Kamis (21/5) kemarin.

Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas menegaskan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah bagi siapapun yang menghalang-halangi atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak yang disebut dalam Pasal 143 (hak pendidikan, hak pekerjaan, hak bebas dari penyiksaan, dan lain-lain).

(Baca juga: Mengenal Carl’s Law, Dasar Memperberat Vonis Pelaku Kejahatan).

Korban perundungan, RZ, ternyata adalah seorang penyandang disabilitas. Itu sebabnya Dedy mengatakan tidak ada salahnya menggunakan UU Penyandang Disabilitas. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, status korban sebagai penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai dasar memperberat hukuman kepada pelaku. Di Amerika Serikat, dikenal Carl’s Law, yang mengatur hukuman kepada pelaku diperberat jika korbannya penyandang disabilitas.

Di Indonesia, sudah ada beberapa putusan pengadilan yang mengakomodasi faktor pemberat hukuman ini. Salah satu contoh adalah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Donggala yang menghukum pelaku perkosaan (S) terhadap korban penyandang disabilitas 15 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Pengadilan Tinggi hanya mengoreksi redaksional putusan, tetapi tidak mengubah lamanya hukuman. Pada Mei 2009, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari terdakwa.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua