Jumat, 22 May 2020

KPPU Sebut Kebijakan Penetapan Harga Gula Tidak Tepat

Ide menaikan HET tidak menyentuh substansi persoalan. Pelaku usaha petani rakyat tidak pada bagian yang paling menikmati. Kenaikan ini justru paling dinikmati pelaku usaha besar nasional dan pelaku usaha importer karena adanya selisih harga yang begitu besar.
Fitri Novia Heriani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini tengah melakukan penelitian terkait mahalnya harga gula. Salah satu hasilnya adalah adanya persoalan tingginya harga gula pasir atau gula konsumsi nasional dari dua sisi, yakni kinerja sektor dan perilaku pelaku usahanya.

Kinerja sektor ini terkait dengan faktor-faktor pembentuk harga seperti produksi, penyimpanan, dan distribusi. Sedangkan perilaku pelaku usaha terkait bagaimana para pelaku usaha berinteraksi dalam melakukan kegiatan usahanya. "Kedua sisi ini tentunya dapat saling terkait. Perilaku pelaku usaha ditangani dalam suatu proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Sementara kinerja sektor ditangani dalam suatu proses kajian atau penelitian," kata Komisioner KPPU, Guntur Saragih, Rabu (20/5).

Menurut Guntur, Indonesia membutuhkan gula konsumsi sekitar 3 juta ton/tahun. Dari total jumlah ini, sebesar 73% atau sekitar 2,1 juta hingga 2,2 juta ton kebutuhan gula dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sementara sisanya dari impor. Pasokan tersebut dilakukan oleh 24 (dua puluh empat) pelaku usaha dengan total kepemilikan 58 (lima puluh delapan) pabrik gula.

Dari jumlah produksi dalam negeri tersebut, hingga 36%-nya dipenuhi oleh pabrik gula swasta yang memperoleh tebu dari perkebunan gula rakyat. Sementara sisanya atau sekitar 800 ribu hingga 900 ribu ton, dipenuhi melalui impor baik dalam bentuk raw sugar atau gula kristal putih. 

Dengan kecenderungan pasar yang oligopolistik, lanjut Guntur, pemenuhan pasokan dan distribusi gula dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, baik berupa Badan Usaha Milik Negara atau pun pelaku usaha swasta. Di sisi lain, kemampuan bersaing produsen gula di Indonesia ditentukan oleh kemampuannya dalam efisiensi berproduksi. Dalam artian, sejauh mana produsen gula mampu memproduksi dengan harga pokok yang terbaik. 

Untuk saat ini, kemampuan tersebut masih berbeda-beda. Penelitian di KPPU menemukan bahwa pelaku usaha swasta yang memiliki lahan perkebunan sendiri disebut lebih efisien dan mampu memproduksi dengan harga pokok yang berkisar antara Rp6.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Sementara harga pokok produksi petani tebu yang bermitra dengan pabrik gula, berdasarkan informasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) adalah sekitar Rp12.000 hingga Rp14.000, yang notabene dapat berada di atas harga acuan penjualan. 

Tingginya harga pokok produksi petani tebu tersebut dinilai mengurangi kemampuan gula petani dalam berkompetisi dengan gula hasil produsen gula yang efisien. Di sisi lain, pelaku usaha yang efisien lebih diuntungkan dengan keberadaan harga acuan penjualan yang ditetapkan Pemerintah (yakni Rp12.500/kg). (Baca: KPPU Tingkatkan Status Pengawasan Gula Pasir ke Penegakan Hukum)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua