Sabtu, 23 May 2020

Mengenal Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Melindungi Data Pribadi 

Ada delapan kewajiban yang menjadi prinsip dalam perlindungan data pribadi. Ada sanksi administrasi bagi pelanggaran berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, dan pemutusan akses. 
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi

Memanfaatkan situs belanja online menjadi salah satu pilihan masyarakat menjelang Lebaran, terlebih wabah Covid-19 hingga kini belum juga mereda dan harus memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah. Namun, belakangan ini ada kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan belanja secara online.   

Bukan hanya Covid-19 yang menghantui masyarakat, namun bocornya data pribadi dari platform belanja online membuat masyarakat risau. Ya, belum lama ini 91 juta data pengguna dan dan lebih dari 7 juta data merchant platform jual beli online Tokopedia dijual disitus gelap dengan harga Rp 75 juta. Kasus yang kemudian dikonfirmasi oleh Tokopedia tersebut kembali mengingatkan publik tentang pentingnya perlindungan terhadap informasi data pribadi seseorang. 

Sementara di sisi yang lain, instrumen perlindungan terhadap informasi dan data pribadi di Tanah Air hingga saat ini dirasa sebagian pihak belum cukup menjawab tantangan terhadap perlindungan data pribadi yang begitu besar. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hingga saat ini belum rampung pembahasannya oleh DPR.

Jika melihat dari contoh kasus yang menimpa Tokopedia dan sejumlah platform penyedia sistem elektronik lainnya, publik patut bertanya mengenai hak-hak nya ketika informasi mengenai data pribadi publik, diserahkan kepada aplikator pengendali dan pemroses data pribadi sebagai konsekuensi penggunaan platform elektronik. 

Meskipun Indonesia belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, namun terdapat sejumlah instrumen yang di dalamnya kurang lebih mengatur terkait kewajiban pengelola data dalam melindungi informasi subjek data pribadi. “Ada 8 kewajiban pengendali dan pemroses data,” ujar peneliti Lembaga Studi dan Avokasi Masyarakat (Elsam), Lintang Setiati dalam sebuah diskusi online, beberapa waktu lalu. 

Menurut Lintang, kewajiban Pertama dari aplikator pengendali dan pemroses data adalah patuh terhadap hukum. Bentuk kepatuhan ini harus tercermin melalui bagaimana pengendali dan pemroses data tunduk dan memastikan proses pengumpulan data dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Pengontrol dan pemroses data harus mengimplentasikan tindakan teknis yang sesuai,” terang Lintang.

Kedua, pengendali dan pemroses data juga berkewajiban untuk menyimpan semua aktivitas pemrosesan data. Dalam hal ini, pihak pengontrol dan pemroses data harus menyimpan catatan terkait informasi yang harus disediakan subyek data.Ketiga, pengendali dan pemroses data juga memiliki kewajiban untuk menyediakan langkah perlindungan keamanan, tidak hanya untuk melindungi data tapi juga kewajiban untuk melindungi perangkat dan infrastruktur pada tiap tahapan yang memproses, mengumpulkan, menyimpan data, serta yang menerima pembagian data. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua