Sabtu, 23 Mei 2020

Menilik Peraturan BKPM Soal Investasi Minimum & Premium PT PMA Oleh: Ahmad Fikri Assegaf*)

Menggunakan modal minimum untuk PMA atau yang lain sebagai alat untuk melindungi UMKM adalah upaya menyederhanakan permasalahan absennya kebijakan yang lebih berpihak pada UMKM.
RED
Ahmad Fikri Assegaf. Foto: RES

Sejak masa kuliah sampai kemudian mengajar Hukum Investasi dan bekerja sebagai konsultan hukum, saya cukup sering berkunjung ke kantor BKPM. Cukup banyak pengalaman menarik dari hasil bolak balik tersebut. Dari semua pengalaman, beberapa di antaranya tidak mudah dilupakan.

Menurut pengamatan, BKPM sebagaimana lembaga pemerintah lainnya, sangat terpaku pada proses formulir baku yang seringkali tidak begitu jelas dasar ataupun asal-usulnya. Sering kali sesuatu terus dilaksanakan sebagai kebijakan karena hal itu sudah sejak lama diterapkan. Perubahan tersebut sering dianggap dapat membawa risiko.

Dalam kondisi wabah Corona, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan realisasi investasi asing kuartal 1 2020 turun 9.2% dan beliau pesimis bahwa target investasi tahun ini sebesar Rp886triliun akan tercapai. Ini adalah saat yang tepat bagi BKPM untuk kembali melakukan evaluasi atas berbagai aturan serta proses investasinya. Walaupun cukup banyak kemajuan yang kita capai dengan Online Submission System (OSS), namun ruang untuk perbaikan masih amat sangat luas. Jika inisiatif perbaikan ini tidak diambil, kesempatan merebut investasi ditengah pasar yang menurun drastis akan semakin meredup.

Dalam tulisan ini akan bercerita dua masalah yang pernah saya diskusikan dengan staf dan pejabat BKPM. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan ketentuan investasi kita. Pertama adalah soal Nilai Investasi Minimum (NIM) untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Walaupun interaksi saya khusus menyangkut NIM usaha restoran, yang akan dibahas di sini adalah pertanyaan soal modal dan investasi minimum PMA secara umum.

Diskusi saya dan kolega dengan staf BKPM soal NIM restoran ini berlangsung lebih dari satu jam. Pada saat itu “berlaku” ketentuan tidak tertulis mensyaratkan NIM restoran sejumlah Rp10 miliar berlaku untuk setiap outlet, bukan per perusahaan. Terus terang kami merasa ketentuan tersebut tidak berdasar dan aneh. Sebab tidak banyak jenis restoran yang satu outletnya membutuhkan investasi lebih dari Rp10 miliar. Pertemuan itu adalah usaha kami untuk meminta kejelasan sekaligus mencoba meyakinkan bahwa ketentuan tersebut tidak pas. Alhasil kami gagal meyakinkan mereka. Salah satu alasan yang tampaknya paling dipegang adalah modal minimum dan NIM sengaja diatur tinggi guna melindungi UMKM dari PMA.

Kedua adalah diskusi yang terjadi beberapa tahun lalu, mengenai apakah “premium” (selisih antara nilai investasi dengan total nilai nominal yang diambil oleh investor) dapat dicatat sebagai bagian dari modal dan NIM. Diskusi berlangsung beberapa ronde mulai dari staf kemudian sampai pada pejabat BKPM yang lebih tinggi. Hasil diskusi itu? BKPM tetap pada pandangan premium adalah treatment akuntansi dan tidak bisa dicatat sebagai bagian penyertaan modal PMA. Fast forward ke era OSS yang menurut Saya secara suatu terobosan hebat dalam proses investasi, permasalahan modal/investasi minimum dan premium masih juga ada.

Syarat Modal Minimum BKPM Jauh di Atas Standar ASEAN

Berdasarkan ketentuan BKPM setiap PMA diwajibkan memiliki modal ditempatkan paling sedikit Rp2,5 miliar dan dalam waktu satu tahun sejak izin diberikan seluruh nilai investasi (dengan memperhitungkan modal dan pinjaman) harus lebih besar dari Rp10 miliar (NIM).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua