Sabtu, 23 Mei 2020

Menilik Peraturan BKPM Soal Investasi Minimum & Premium PT PMA Oleh: Ahmad Fikri Assegaf*)

Syarat modal minimum dan NIM tersebut awalnya berupa kebijakan tidak tertulis yang kemudian tertuang pada peraturan BKPM sejak tahun 2013. Dalam perjalanannya aturan tersebut mengalami beberapa kali perubahan (kecuali menyangkut jumlah modal dan NIM) menyangkut kapan NIM harus terpenuhi dan apakah NIM dihitung per perusahaan atau per bidang usaha sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dipilih.

Akhir Maret lalu keluar Peraturan BKPM No.1 tahun 2020 yang juga mengatur modal dan NIM. Sayang sekali berdasarkan ketentuan tersebut modal dan NIM masih tetap tinggi. Untuk modal minimal masih Rp2,5 miliar dan NIM, tergantung bidang usahanya, lebih besar dari Rp10 miliar (diluar nilai tanah dan bangunan) untuk setiap bidang usaha per lima digit KBLI setiap lokasinya atau berdasarkan dua digit KBLI.

Pertanyaannya mengapa BKPM membuat aturan modal dan nilai investasi layaknya seperti tiket masuk bioskop dengan satu tiket berlaku untuk satu pertunjukan saja. Seakan-akan jumlah bidang usaha (berdasarkan KBLI) yang akan dipilih adalah sumberdaya langka dan modal serta nilai investasi masuk langsung ke kas negara. Sehingga semakin banyak bidang usaha yang dipilih, semakin besar jumlah yang harus dibayar dan karenanya negara akan semakin untung.

Sangat jelas bahwa modal serta nilai investasi tidak masuk ke kas negara dan bidang usaha berdasarkan KBLI sama sekali bukan barang langka. Seluruh investasi yang dibawa investor tetap milik investor. Investasi itu baru akan berguna bagi bangsa jika digunakan untuk membangun usaha dan menciptakan lapangan kerja. Jadi yang terpenting adalah bagaimana agar pemerintah dapat membantu para investor untuk dapat segera melaksanakan dan memajukan usahanya.

Mayoritas investor asing memutuskan datang dan berusaha di Indonesia tentu sudah berdasarkan pertimbangan dan rencana yang matang. Sehingga pemerintah harus memberikan pengalaman yang baik untuk mereka sejak mendirikan perusahaan, mengurus izin usaha dan menjalankan perusahaan.

Apabila kita menetapkan modal minimum yang tinggi akan tetapi proses mendapatkan izin usaha membutuhkan waktu yang lama, nilai investasi minimum tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan dan menjadi percuma. Di samping itu, Saya tidak melihat adanya korelasi langsung antara modal ataupun NIM dengan peningkatan jumlah investasi asing yang masuk.

Sebagai perbandingan, negara ASEAN lain seperti Singapura, Vietnam dan Malaysia secara umum tidak menetapkan syarat modal minimum. Sedangkan di Thailand, modal minimum sekitar AS$62 ribu untuk bidang-bidang yang tidak ada pembatasan asingnya. Persyaratan NIM kita Rp10 miliar (AS$700 ribu) untuk satu bidang usaha jauh sekali di atas negara-negara tetangga kita. Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara tetanga kita seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand? Kalau memang benar tujuan NIM tinggi ini untuk melindungi pengusaha UMKM sebagaimana yang disampaikan oleh staf BKPM di atas, mengapa itu hanya berlaku untuk PMA?

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua