Berita

Mengenal Skema Restrukturisasi Industri Fintech

Meski tidak berwenang merestrukturisasi, perusahaan fintech p2p diimbau memfasilitasi permohonan restrukturisasi debitur terdampak Covid-19.
Oleh:
Mochammad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit

Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan surat bernomor S-360/NB.21/2020 perihal Restrukturisasi Pinjaman di Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) terkait Covid-19. Isi surat tersebut menyatakan fintech p2p merupakan perikatan keperdataan yang melibatkan pemberi pinjaman sebagai kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur. Fungsi perusahaan fintech p2p hanya sebagai platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam.

Karena fungsinya hanya sebagai platform maka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman kecuali ada kuasa dari pemberi pinjaman. Pihak yang berwenang melakukan restrukturisasi adalah pemmberi pinjaman. Kemudian, OJK juga meminta perusahaan fintech melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendorong anggotanya memperhatikan serius untuk meringankan beban penerima pinjaman atau debitur yang menghadapi masalah keuangan akibat Covid-19. 

“Kami sudah memanggil asosiasi sekaligus mendorong agar AFPI mendorong anggotanya memberi perhatian serius bagi peminjamnya. Perkembangan terakhir kami peroleh, platform sudah ada laporan pinjaman yang diperpanjang tanpa beban bunga, keringanan diskon bagi peminjam,” jelas Hendrikus.

Berdasarkan data OJK terdapat sebanyak 88 platform mendapat permohonan restrukturisasi dari peminjam. Sedangkan ada 55 platform tidak mendapat permohonan tersebut. Jumlah pengajuan restrukturisasi mencapai Rp 236.998.464.171 dari dari 674.068 akun atau transaksi.

Respons AFPI

AFPI menyatakan transaksi LPMUBTI atau dikenal dengan transaksi pinjaman online merupakan perikatan keperdataan Pinjam Meminjam yang melibatkan pihak Pemberi pinjaman sebagai Kreditur dan pihak Penerima pinjaman sebagai Debitur.

Namun, perusahaan fintech p2p dalam menjalankan usahanya tidak bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman sebagaimana di industri perbankan atau pembiayaan. Sehingga perusahaan fintech p2p tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak Pemberi pinjaman. 

Kendati demikian, perusahaan fintech p2p dapat memfasilitasi permintaan pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak akibat wabah Covid-19 kepada Pemberi pinjaman melalui mekanisme dan analisis kelayakan pada masing-masing perusahaan fintech p2p dan keputusan persetujuan atau tidaknya permintaan restrukturisasi pinjaman adalah di pihak Pemberi pinjaman.

“Dalam hal mendukung kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi pinjaman akibat dampak wabah Covid-19, maka AFPI menghimbau kepada anggota AFPI untuk ikut berpartisipasi secara aktif membantu dan meringankan masyarakat pengguna platfom fintech P2PL yang mengalami kerugian atas dampak wabah Covid-19,” jelas AFPI dalam keterangan pers tersebut.

Berita Terkait