Selasa, 26 Mei 2020

3 Lembaga Perlu Investigasi Jual Beli Data DPT di “Pasar Peretas”

Mestinya ada evaluasi atas konektivitas kebijakan di masing-masing lembaga ini terkait pengelolaan data yang berdampak pada perlindungan data pribadi.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Publik mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2014 yang diperjualbelikan di situs forum peretas. Bahkan informasinya, penjual data tersebut mengklaim memiliki 200 juta data kependudukan tambahan yang termasuk dalam klasifikasi data pribadi sensitif. 

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, mengatakan, tiga lembaga perlu melakukan investigasi lebih jauh untuk mengetahui dari mana data yang diperjualbelikan tersebut diperoleh. Menurut Wahyudi, investigasi ini merupakan langkah awal untuk memitigasi risiko yang lebih besar dari kebocoran data-data terkait.

Ketiga lembaga yang dimaksud Wahyudi adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo); Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara sistem dan pemroses data; serta Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pemroses data awal adminduk. 

Kemenkominfo sendiri adalah otoritas yang disebutkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016 untuk melakukan investigasi pada saat terjadi kegagalan perlindungan terhadap data pribadi. 

“Langkah investigasi ini (untuk mencari tahu) lubangnya di mana sehingga bisa menentukan data ini ternyata diperoleh dari siapa atau mereka meretas data ini dari siapa,” ujar Wahyudi kepada hukumonline, Sabtu (23/5).

Menurut Wahyudi, hingga kini yang menjadi pertanyaanya adalah dari mana sejumlah data pemilih tetap Pemilu 2014 tersebut diperoleh. Apakah terdapat lubang pada sistem database KPU sehingga memungkinkan terjadinya peretasan atau kah diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi DPT yang telah dipublish KPU kepada sejumlah pihak. (Baca: Beragam Hal yang Harus Dihindari dalam Pilkada 2020)

Karena itu, ia mendesak Kemenkominfo untuk segera melakukan proses investigasi untuk mendapatkan dara dan informasi lebih lanjut perihal jumlah DPT yang terdampak, data apa saja yang bocor, dan langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik pelayanan publik untuk menang anak dan mencegah terulangnya insiden kebocoran data. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua