Selasa, 26 May 2020

Kedisiplinan Masyarakat Prasyarat Memasuki New Normal

Perlu tindakan tegas sebagai upaya mendisplinkan masyarakat terhadap aturan PSBB dan protokol kesehatan. Misalnya, syarat keluar-masuk wilayah Jakarta harus mengantongi SIKM, surat keterangan sehat, hingga surat dinas dari instansi atau perusahaan dan dokumen perjalanan lain seperti kartu identitas resmi.
Rofiq Hidayat
Petugas hukum masyarakat yang melanggar aturan PSBB di Jakarta. Foto: RES

Angin segar bagi masyarakat yang merasa “terkurung” akibat pandemi Covid-19 karena akan mulai menikmati kehidupan normal sepanjang didukung sikap kedisiplinan masyarakat terutama saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan. Sebab, pemerintah pusat bakal mengizinkan beroperasi sejumlah mal, aktivitas perkantoran, dan aktivitas sektor ekonomi lain sebagai penanda dimulainya new normal dengan catatan.

Presiden Joko Widodo mengatakan penerapan PSBB harus dipatuhi semua masyarakat. Mulai per Selasa (26/5/2020) ini, penerapan PSBB bakal melibatkan TNI dan Polri di sejumlah titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat. Pendisiplinan ini bakal dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB. “Dalam rangka mendisplinkan, lebih mendisplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan langkah tegas ini sebagai bagian upaya menekan penyebaran virus Corona agar kurva tingkat penularannya dapat menurun. Pemerintah telah menimbang bakal menerapkan aktivitas kehidupan masyarakat dalam tatanan kehidupan normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  

Langkah menerapkan new normal merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan (Kemenkes) nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. (Baca Juga: Pemerintah Kaji Kebijakan Sosial Ekonomi Menuju New Normal)   

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan perpanjangan PSBB Provinsi DKI Jakarta hingga 4 Juni 2020 menjadi fase penentu masa transisi menuju kenormalan baru atau new normal. Menurutnya, perpanjangan masa PSBB ketiga kalinya ini menjadi penentu. Bila nantinya beberapa hari penularan Covid-19 mengalami penurunan serta mendapat analisa dari para ahli epidemiologi, bukan tidak mungkin bakal memasuki transisi kehidupan normal baru.

“Angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, jika bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (25/5/2020) kemarin.

Dia menilai kenormalan kehidupan dapat diberlakukan di masa transisi pasca PSBB sepanjang penambahan kasus dapat dikontrol. Sebaliknya, bila penambahan kasus Covid-19 meningkat, Anies bakal memperpanjang PSBB di Jakarta. Menurutnya, sebelum dan sesudah diberlakukan PSBB, angka pengendalian kasus Covid-19 menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua