Rabu, 27 May 2020

Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi

Penting bagi Advokat

Senior Partner Mulyana Abrar Advocates Fauzul Abrar mengatakan adanya kebijakan aplikasi e-court dan e-litigation atau digitalisasi peradilan mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu dan mencegah praktik menyimpang. persidangan elektronik ini adanya perubahan adaptasi, selain memang telah berkembangnya dunia teknologi informasi. “Adaptasi digitalisasi peradilan diperlukan pada kondisi new normal nanti dalam pola hubungan kerja antar manusia, terutama penting bagi advokat,” kata Fauzul dalam kesempatan yang sama.  

Fauzul mengatakan para advokat harus melihat kemampuan dan menerima sistem elektronik. Sebab, selama ini masih ada advokat yang gagap teknologi, sehingga malas menggunakan sistem elektronik. “Ini menjadi salah satu harus dipersiapkan advokat, edukasi terus menerus, mungkin sudah saatnya perlu dimasukkan dalam materi pendidikan profesi advokat terkait persidangan elektronik ini,” usulnya.

Ia menuturkan penerapan sidang digital belum mandatory, masih bersifat kesepakatan para pihak. Saat ini masih kombinasi antara persidangan elektronik dengan sidang tatap muka langsung di pengadilan. “Diperlukan kualitas acara persidangan dan konsistensi serta sinkronisasi dengan hukum acaranya. Kemudian diperlukan backup system jika terjadi technical failure atau error.”

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah mengatakan dalam persidangan masa pandemi masih terbatasnya alat pelindung diri (APD) dan kelengkapan kesehatan pendukung untuk melindungi aparat peradilan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pejabat lain dari risiko tertular virus Corona saat bersidang.

“Ada koordinasi dengan kejaksaan negeri dan rutan atau lapas demi kelancaran persidangan elektronik karena masih terbatasnya SDM pengadilan untuk melaksanakan sidang e-litigasi (dalam perkara pidana). Diperlukan pula proses yang memudahkan bagi pihak berperkara untuk mengakses layanan bantuan hukum dan layanan pengadilan secara prodeo di tengah pandemi covid-19,” kata Liza.

Selain itu, tetap diperlukan transparansi dan akuntabilitas persidangan terbuka untuk umum dalam perkara pidana karena sejauh ini belum ada peraturan e-litigasi. Artinya, ada ketentuan yang dapat menyiarkan sidang secara live, misalnya melalui youtube dan terdapat fitur chat dalam sebuah aplikasi khusus.

Untuk menghadapi kehidupan new normal di tengah pandemi Covid-19, Liza mengusulkan beberapa catatan pelaksanaan e-litigasi yang harus segera diatasi yakni dukungan teknologi informasi untuk mengakses internet; perangkat elektronik untuk sidang e-litigasi; keamanan aplikasi; dan prosedur teknis tata cara persidangan elektronik  yang saat ini belum ada aturannya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua