Kamis, 28 May 2020

Pencabutan Wewenang Pendaftaran NPWP oleh Notaris Perlambat Proses Perizinan

Disayangkan saat pandemi seperti saat ini, NPWP harus diurus mandiri secara manual meskipun di beberapa KPP pendaftaran NPWP sudah bisa dilakukan secara online.
Fitri Novia Heriani
Acara diskusi soal Online Single Submission (OSS) bersama Easybiz beberapa waktulalu. Foto: RES

Konsultan Easybiz, Febri Artineli, mengatakan bahwa ada regulasi baru yang tidak tersosialisasikan kepada pelaku usaha atau masyarakat yang ingin mengurus perizinan melalui Online Single System (OSS). Sehingga untuk mendapatkan informasi terbaru, pelaku usaha dituntut untuk bertanya kepada pemerintah.

Salah satu regulasi terbaru yang belum tersosialisasikan dengan baik, misalnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam regulasi ini, kewenangan notaris untuk mendaftarkan NPWP pelaku usaha yang sedang mengurus perizinan dinyatakan dicabut.

Febri menyebut saat ini NPWP harus diurus mandiri secara manual, meskipun di beberapa KPP pendaftaran NPWP sudah bisa dilakukan secara online. Kendala lainnya yang juga dihadapi oleh pelaku usaha dalam pengurusan perizinan di OSS adalah adanya jenis usaha yang tidak masuk ke dalam KBLI, khususnya di PTSP daerah. Hal ini membuat NIB yang sudah diperoleh melalui OSS tidak bisa berlaku efektif.

“Ada list KBLI yang disetujui oleh PTSP supaya berlaku efektif, tapi ada usaha yang pada KBLI juga tidak masuk dalam list. Karena kita masuk ke sistem OSS dan dapat NIB namun hanya jenis usaha yang ada KBLI yang ada di sana saja yang efektif,” katanya.

Selain itu, di masa pandemi, Febri juga menyebutkan ada beberapa jenis usaha khusus yang perizinannya tidak bisa dijalankan secara normal seperti izin yang membutuhkan survei (TDUP, SUJK). Sehingga proses perizinan dipastikan akan tertunda dan hanya mendapatkan SPTL saja. (Baca: Pelaksanaan OSS Masih Terkendala Sosialisasi)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menarik wewenang pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh notaris. Penarikan wewenang itu diatur dalam  Pasal 70 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selama ini, dalam memproses perizinan pendirian PT, notaris bisa melakukan pendaftaran NPWP sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris. Namun regulasi ini resmi dicabut oleh Perdirjen Pajak No 4 Tahun 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua