Kamis, 28 May 2020

Pencabutan Wewenang Pendaftaran NPWP oleh Notaris Perlambat Proses Perizinan

Menurut notaris Irma Devita Purnamasari, notaris memang memiliki kewenangan untuk pendaftaran NPWP. Namun pendaftaran NPWP tersebut hanya menerbitkan NPWP sementara. "Sampai saat ini masih terbit nomor NPWP sementara, belum otomatis akan dicetak kartu NPWP dan SKT-nya, Untuk cetak Kartu NPWP dan SKT-nya harus melakukan permohonan ke KPP setempat," kata Irma kepada hukumonline, Rabu (27/5).

Untuk NPWP yang sudah didaftarkan melalui notaris, lanjut Irma, pelaku usaha harus melakukan permohonan berkas kepada KPP setempat untuk pencetakan kartu, bisa dilakukan dengan datang langsung ke KPP ataupun via jasa ekspedisi. Namum jika belum didaftarkan notaris, pelaku usaha bisa mendaftarkan secara elektronik dengan mengakses ereg.pajak.go.id.

Irma menegaskan meski regulasi terbaru yang mencabut kewenangan notaris terkait NPWP sudah terbit, namun hingga saat ini notaris masih bisa mendaftarkan NPWP bagi pelaku usaha yang tengah mengurus perizinan. Regulasi terbaru belum berjalan.

"Betul masih berlaku dengan catatan sampai saat ini KPP belum bisa secara otomatis mencetak kartu NPWP yang telah didaftarkan melalui notaris," imbuhnya.

Terkait pencabutan wewenang tersebut, Irma berpendapat bahwa pendaftaran NPWP merupakan servis tambahan, yang bukan merupakan tugas pokok utama Notaris. Fungsinya hanya membantu kelancaran proses pendirian PT saja. 

Dengan sistem yang berlaku saat ini, lanjut Irma, penghapusan wewenang pendaftaran NPWP oleh notaris hanya sekadar persoalan kepraktisan dalam pendirian PT. "Sedangkan dalam praktiknya toh selama ini notaris hanya bisa mendaftarkan NPWP sementara dan selanjutnya untuk pencetakan harus di lakukan permohonan lagi, ya menurut saya hanya masalah kepraktisan saja," tegasnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua