Kamis, 28 May 2020

Tiga Usulan Buruh Agar Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Efektif

Pemerintah perlu memberikan bantuan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan agar mampu memenuhi keperluan dalam pelaksanaan Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/328/2020 ini.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) tak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, tapi juga perekonomian. Sebagian besar negara yang dilanda wabah Covid-19 pertumbuhan ekonominya anjlok. Indonesia bakal menerapkan kebijakan new normal yang dianggap sebagai solusi memperbaiki perekonomian meski di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu upaya mendukung kebijakan new normal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Secara garis besar, Kepmenkes tersebut mengatur aktivitas pekerja saat kebijakan bekerja di kantor diberlakukan. Selama PSBB, manajemen harus menerapkan kebijakan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Kebijakan dimaksud adalah pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan ekonomi. Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19, roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Panduan penularan Covid-19 ini dibuat mengingat dunia usaha dan pekerja berkontribusi besar memutus mata rantai penularan Covid-19 karena besarnya jumlah populasi pekerja dan mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya karena aktivitas bekerja.

“Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya,” kata Terawan sebagaimana dilansir setkab.go.id, Sabtu (23/5/2020). (Baca: Panduan Kemenkes Soal Pencegahan dan Pengedalian Covid-19 di Tempat Kerja)

Terawan mengingatkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 menyatakan PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Setelah pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, Terawan menyebut perlu upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja, sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau new normal.

Kalangan serikat buruh menyambut baik terbitnya Kepmenkes itu. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berpendapat proses pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja akan berhasil jika semua pihak menjalankan amanat Kepmenkes itu. Agar kebijakan ini berjalan efektif Timboel mengusulkan sedikitnya 3 hal. Pertama, kedisiplinan semua pihak untuk melaksanakan Kepmenkes. Kedua, dukungan anggaran. Ketiga, penegakan hukum yang orientasinya persuasif.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua