Jumat, 29 Mei 2020

Tahukah Kamu, Perbuatan Ini Ternyata Ada Hukumnya, Lho!

Kali ini Klinik Hukumonline akan membahas perbuatan yang ternyata ada hukumnya, mulai dari pengaturan membuat talang air hingga soal pencantuman harga makanan di restoran.
CT-CAT

Hampir setiap perbuatan yang dilakukan manusia diatur oleh hukum mulai dari kelahiran bahkan sampai setelah kematian. Namun, mungkin kamu belum tahu apa saja perbuatan yang ada hukumnya. Kali ini Klinik Hukumonline akan membahas perbuatan yang ternyata ada hukumnya, lho.

 

Mulai dari pengaturan membuat talang air, membuat balkon rumah, pelaksanaan hukuman mati wanita hamil, minta-minta sumbangan di jalanan, serta soal pencantuman harga makanan di restoran.

 

Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu, ya!

 

1. Mengalirkan Air Tumpahan Hujan

Dalam praktik pengadilan di Indonesia, gangguan terhadap ketenteraman hidup dalam bertetangga juga bisa menjadi salah satu dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Rosa Agustina, 2003: 195).

 

Selengkapnya: Terganggu Tumpahan Air Hujan dari Atap Tetangga - bit.ly/AirHujanTumpah

 

2. Membuat Balkon Rumah

Selengkapnya: Hak Privasi Terganggu Akibat Tetangga Membangun Balkon di Rumahnya - bit.ly/BalkonRumahTetangga

 

3. Pelaksanaan Hukuman Mati Wanita Hamil

Selengkapnya: Eksekusi Hukuman Mati Bagi Terpidana yang Hamil - bit.ly/EksekusiMati-WanitaHamil

 

4. Meminta Sumbangan di Jalan

Selengkapnya: Dasar Hukum yang Melarang Meminta Sumbangan di Jalan - http://bit.ly/SumbanganDiJalan

 

5. Mencantumkan Harga Makanan

Selengkapnya: Sanksi bagi Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga - http://bit.ly/HargaMakanan

 

Dasar Hukum:


  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) - http://bit.ly/KUH-Perdata;

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”) - http://bit.ly/UU-8-1999;

  3. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”) - http://bit.ly/PerdaDKI-8-2007;

  4. Penetapan Presiden yang Kemudian Menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (“UU 2/PNPS/1964”) - http://bit.ly/UU-2-1964 sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (“UU 5/1969”) - http://bit.ly/UU-5-1969.

     

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua