Jumat, 29 Mei 2020

Pengawas Diminta Tindak Perusahaan yang Diduga Langgar Ketentuan THR

Periode 11-25 Mei 2020 posko Pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan menerima 453 pengaduan buruh. Dari pengaduan itu ada 336 perusahaan yang dilaporkan diduga melanggar ketentuan THR.
Ady Thea DA
Ilustrasi: BAS

Lebaran Tahun 2020 dirasa berbeda dengan lebaran sebelumnya karena pandemi Coronavirus disease (Covid-19) yang melanda Indonesia. Wabah yang menimpa sebagian besar negara di dunia ini berdampak hampir ke seluruh sektor seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah dalam rangka menangani Covid-19 mempengaruhi perusahaan karena kegiatan operasional yang rutin dilakukan harus dibatasi. Alhasil arus kas perusahaan menjadi terkendala, hal ini berdampak terhadap pemenuhan hak normatif buruh seperti upah dan THR.

Jelang Lebaran, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan SE No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Dari 4 poin yang tertuang dalam SE THR, salah satunya menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan, harus dicari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan buruh.

Selain itu, SE ini memerintahkan pembentukan posko THR di setiap provinsi. Dari data yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan periode 11-25 Mei 2020 ada 453 pengaduan yang diterima posko THR. Dari jumlah itu, ada 336 perusahaan yang diadukan buruh karena dianggap melanggar pembayaran THR.

Ida Fauziah merinci dari 453 pengaduan itu sebanyak 146 pengaduan karena THR belum dibayar; 3 pengaduan terkait THR belum disepakati; 78 pengaduan akibat THR terlambat dibayar; dan 226 pengaduan karena THR tidak dibayar. “Kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk ditindaklanjuti pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (28/5/2020). (Baca Juga: Pembayaran THR Bisa Dicicil atau Ditangguhkan, Ini Surat Edarannya!)

Dia meminta pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. “Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR, sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,” kata Ida.

Tercatat ada 1.353 pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas di Provinsi dan 116 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ida menegaskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan THR berupa administratif yaitu teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Perusahaan yang terlambat membayar THR dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar. Denda ini dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan buruh. Dan denda ini tidak menggugurkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai ketentuan.

Harus ada terobosan

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menegaskan posko THR seharusnya aktif bekerja, tidak hanya menunggu pengaduan. Sejak H-30 pengawas ketenagakerjaan harus memantau pembayaran THR untuk buruh. Jika ditemukan potensi masalah, pengawas harus mengajak serikat buruh atau perwakilan buruh untuk membahas dan mencari solusinya. “Karena pengawas tidak aktif, maka kejadian ini terus berulang setiap tahun jelang hari raya keagamaan. Harus ada terobosan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas terkait di daerah,” saran dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua