Jumat, 29 May 2020

Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pengaturan peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme dalam rancangan Perpres tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat,” ujarnya.

Anang berpandangan Presiden tetap harus menjalankan mandat dalam kedua Undang-Undang tersebut dengan membentuk Perpres dan dikonsultasikan dengan DPR. Kedua lembaga itu tak punya alasan berkelit tidak membentuk Perpres karena sudah dimandatkan dalam UU 5/2018.

Tiga perspektif

Guru Besar Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran Prof Muradi menilai keterlibatan TNI dalam menangkal dan mencegah aksi terorisme secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 43 I UU 5/2018. Sedangkan operasionalnya diatur melalui Perpres. Baginya rancangan Perpres gamblang dan normatif disajikan terkait batasan dan kewenangan TNI dalam satu tarikan nafas dalam UU 5/2018.

Menurutnya, adanya kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme, menjadi bagian penting pengawasan dari masyarakat sipil. Apalagi dalam Pasal 43 J UU 5/2018 mengamanatkan dibentuknya Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme oleh DPR. Boleh jadi, tim pengawas tersebut sebagai subkomisi atau gabungan dari Komisi III dan I.

“Di sini saya kira ada penekanan pengawasan atas kinerja dan peran TNI dalam konteks perannya dalam pemberantasan terorisme di luar fungsi utamanya dalam bidang pertahanan,” ujarnya.

Prof Muradi berpandangan keterlibatan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme sejatinya dapat dilihat dari tiga perspektif.Pertama,sebagai bagian dari realitas keamanan pasca perang dingin. Yakni cara pandang keamanan menjadi meluas dan melebar menciptakan gap atau wilayah abu-abu yang harus segera dibagi habis agar mengurangi potensi konflik antar aktor keamanan.

Kedua, menjadi bagian dari efek gentar bagi pelaku teror dan kelompok radikal. Pasalnya, tak lagi dapat membenturkan institusi militer dan kepolisian terkait peran dan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Menurutnya, yang membedakan antara institusi militer dan kepolisian terletak pada target (skala) ancaman pola operasi dari masing-masing peran yang melekat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua