Jumat, 29 May 2020

Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat

Ketiga,berbatas ruang dan waktu. Artinya, dalam draft Perpres tersebut juga menegaskan batasan ruang dan waktu. Dia berpendapat meski terdapat kekhawatiran, namun penegasan adanya tim pengawas berlapis, draf Perpres layak dipertimbangkan. “Agar dapat menjadi landasan  operasional TNI terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia,” katanya.

Revisi draf

Sejumlah tokoh masyarakat dan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak materi muatan draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Sebab, potensi mengganggu criminal justice system, mengancam HAM, dan demokrasi melalui sebuah petisi.

“Perpres tersebut berlebihan yang berpotensi mengganggu mekanisme criminal justice system, mengancam HAM, dan kehidupan demokrasi,” ujar salah satu anggota Koalisi, Koordinator Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia Erwin Natosmal Oemar dalam keterangannya.

Menurut Erwin dalam petisi tersebut menyebutkan pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan Perpres sangat luas dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya (Pasal 3 draft Perpres). Sementara Perpres pun tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan “operasi lainnya”. “Dengan pasal ini, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia,” ujarnya.

Bagi Koalisi dan sejumlah tokoh masyarakat itu, kata Erwin, rancangan Perpres bertentangan dengan UU 34/2004. Sebab, dalam UU 34/2004 mengatur pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan sepanjang terdapat keputusan politik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI.

Keputusan politik negara merupakapn keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR. Sementara dalam rancangan Perpres, pengerahan TNI mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden tanpa ada pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI. Dengan begitu, secara hukum Perpres itu bakal bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UU TNI. “Perpres telah menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR,” tudingnya.

Melalui petisinya, mendesak DPR agar meminta pemerintah memperbaiki draf rancangan Perpres secara lebih baik dan benar. Pasalnya secara substansi memiliki banyak permasalahan. Di sisi lain, kata Erwin, Presiden Jokowi perlu berhati-hati dalam menyusun draf Perpres tersebut. “Jika hal itu tidak dibuat dengan benar, peraturan presiden itu justru akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia dan akan memundurkan jalannya reformasi TNI itu sendiri serta kehidupan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Sementara Anang menilai kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan Perpres dapat diakomodir melalui mekanisme konsultasi yang sedang dilakukan pemerintah kepada DPR. Bagi Anang, adanya perangkat hukum  dalam bentuk Perpres terkait pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sejatinya menjadi langkah hukum yang tepat untuk bersama-sama mengatur tugas TNI sesuai perkembangan kehidupan ketatanegaraan saat ini. “Dengan mengedepankan aspek legalitas, konstitusionalitas, demokratisasi, dan HAM,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua