Jumat, 29 May 2020

Munas III DPN Peradi Ditunda Menjadi 23-25 September 2020

DPN Peradi telah mengumumkan penundaan Musyawarah Nasional (Munas) III Peradi, dari yang semula akan diselenggarakan pada 10-12 Juni 2020 menjadi tanggal 23-25 September 2020.
CT-CAT
Ketua Umum DPN Peradi, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. Foto: RES.

Melalui surat bernomor 354/DPN/PERADI/V/2020, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) telah mengumumkan penundaan Musyawarah Nasional (Munas) III Peradi, dari yang semula akan diselenggarakan pada 10-12 Juni 2020 menjadi tanggal 23-25 September 2020. Adapun berdasarkan hasil Rapat Harian DPN Peradi pada Jumat (22/5) yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, lokasi penyelenggaraan Munas III Peradi masih sama, yaitu Hotel Shangri-La, Surabaya.

 

Ketua Umum DPN Peradi, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. menjelaskan, penundaan ini harus dilakukan terkait situasi pandemi Covid-19 atau virus korona yang masih belum reda. Apalagi, pemerintah juga telah menetapkan dan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa tempat, termasuk Surabaya dan sekitarnya untuk mencegah penularan wabah. “Demi keselamatan peserta Munas, maka Munas III Peradi tahun 2020 akan ditunda. Namun, pelaksanaan Munas III Peradi tahun 2020 juga dapat dipercepat dengan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) Peradi hanya jika situasi dan kondisi makin membaik, pemerintah telah mengakhiri PSBB, dan mengizinkan pertemuan yang dihadiri banyak peserta (catatan: peserta Munas yang akan datang kurang-lebih sebanyak 1.000 orang),” tutur dia.

 

Lebih lanjut, Fauzie mengatakan, menyikapi dampak penyebaran Covid-19, pemerintah telah menerbitkan berbagai ketentuan termasuk larangan berkumpul, sehingga pelaksanaan Munas III Peradi tahun 2020 menjadi hal yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan AD Pasal 24 ayat 4 dan PRT Pasal 20, maka masa jabatan DPN Peradi otomatis diperpanjang sampai Munas yang akan datang. Namun, masa jabatan itu hanya berlaku paling lama selama enam bulan, terhitung berakhirnya masa jabatan DPN Peradi yaitu tanggal 13 Juni 2020.

 

Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon ,S. H. M. H. menyampaikan, Rapat Harian DPN Peradi juga telah menyepakati perpanjangan masa jabatan akan berakhir pada 13 Desember 2020. “Rapat juga telah memutuskan bahwa DPN dan DPC perlu mencari alternatif, yakni suatu mekanisme dalam mengambil keputusan terkait Munas III Peradi tahun 2020 secara urun-rembuk sebagai alternatif Munas III Peradi, manakala wabah Covid-19 belum berakhir dan pemerintah tetap tidak mengizinkan pertemuan banyak orang hingga akhir tahun 2020,” ia menambahkan.

 

Rapat Harian DPN Peradi dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Harian DPN Peradi. Sesuai AD/ART Peradi, jumlah ini telah memenuhi kuorum, sehingga putusannya sah dan mengikat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN Peradi.

 








Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua