Senin, 01 June 2020

Potret Buram Gadai Saham Oleh: Ahmad Fikri Assegaf*)

​​​​​​​Kadang untuk meningkatkan kualitas gadai saham, banyak kreditur, lokal maupun asing, meminta debitur melakukan offshoring sahamnya.
RED
Ahmad Fikri Assegaf. Foto: RES

Tingkat kepercayaan kreditur terhadap proses eksekusi jaminan di Indonesia sangat rendah. Hal ini tercermin dari jumlah lelang eksekusi (baik melalui izin pengadilan maupun parate) yang diperkirakan HANYA 6% dari total non performing loan (NPL) perbankan, yang pada Desember 2019 bernilai Rp141,8 triliun.

Total lelang eksekusi tersebut dapat diduga didominasi oleh eksekusi hak tanggungan. Sedangkan eksekusi gadai saham, berdasarkan diskusi saya dengan beberapa teman di industri perbankan, amat kecil. Bahkan ada bank cukup besar yang sudah lama tidak melakukan eksekusi gadai saham. Salah satu penyebabnya adalah aturan mengenai gadai dan proses eksekusinya yang hampir tidak ada kemajuan. Sejak kemerdekaan, tidak pernah ada perubahan aturan mengenai gadai saham.

Memang ada diskusi di tataran akademis dan praktik. Namun diskusi yang paling mengemuka hanya berkisar soal beda tafsir pasal-pasal mengenai eksekusi. Di antara pertanyaan yang muncul dalam diskusi tersebut adalah: (i) apakah penerima gadai boleh menjual saham di bawah tangan (private sale), jika dalam perjanjian pemberi gadai secara tegas telah menyetujuinya? (ii) Apakah persetujuan dalam perjanjian tersebut hanya akan berlaku setelah terjadinya wanprestasi? (iii) Jika persetujuan private sale di muka dalam perjanjian dilarang, maka persetujuan seperti apa yang diperlukan?

Saking asyik berdebat menginterpretasikan pasal-pasal, kita lupa bahwa aturan gadai ini sudah berumur 173 tahun! Mungkin karena itu kita lupa melontarkan ide baru dan segar untuk membuat saham sebagai barang jaminan dan gadainya lebih menarik dan dihargai.

Saat ini saham perseroan terbatas (PT) yang tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia (tertutup) tidak dianggap sebagai jaminan penting. Selain itu, kreditur seringkali hanya mensyaratkan saham sebagai jaminan tambahan, sekedar untuk mengingatkan debitur adanya risiko perusahaannya bisa hilang jika wanprestasi.

Kadang untuk meningkatkan kualitas gadai saham, banyak kreditur, lokal maupun asing, meminta debitur melakukan offshoring sahamnya. Artinya debitur harus memindahkan pemegang saham dari perusahaan di Indonesia kepada perusahaan luar negeri. Baru setelah itu kreditur tersebut mengambil gadai atas saham perusahaan di luar negeri berikut saham perusahaan anaknya di Indonesia.

Proses offshoring ini biasanya menimbulkan biaya tambahan yang cukup mahal bagi pengusaha. Offshoring bukan saja membutuhkan biaya atas jasa konsultan dalam pengalihan, namun juga pajak dan biaya pemeliharaan perusahaan di luar negeri.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua