Selasa, 02 June 2020

Pidana Mati Koruptor Dana Penanganan Covid-19 Hingga Absahnya Perkawinan Tanpa Lamaran

Cara penyelesaian sengketa jika salah ukur tanah hingga jerat hukum menghina Presiden di tengah wabah Covid-19.
Tim Hukumonline

Meski di tengah wabah Covid-19, Klinik Hukumonline dengan tagline-nya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum” tetap berkomitmen untuk terus memberikan asupan edukasi hukum dan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban atas masalah hukum sehari-hari, baik mengenai ilmu hukum dasar maupun peristiwa yang sedang menjadi buah bibir di masyarakat. Tak hanya artikel, kini edukasi hukum tersebut juga telah dikemas dalam berbagai format lain, seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast.

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari pidana mati bagi koruptor dana penanganan wabah Covid-19 hingga absahnya perkawinan tanpa lamaran.


  1. Antisipasi dan Penyelesaian Sengketa Jika Salah Ukur Tanah

Jika hasil pengukuran tanah ternyata keliru dan ukuran tanah tak sesuai antara yang tertulis dan kenyataan, maka dapat timbul sengketa antar para pemilik tanah yang berdampingan. Untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari salah ukur tanah tersebut, langkah yang dapat diambil adalah melakukan pengukuran tanah ulang yang melibatkan para pemilik tanah yang berdampingan.


  1. Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

Ada tiga jenis intervensi atau ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata, yaitu:


  1. voeging;

  2. tussenkomst; dan

  3. vrijwaring.


  1. Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19

Wabah Covid-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai “keadaan tertentu” yang dapat menjadi dasar pertimbangan penjatuhan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi dana penanganan wabah Covid-19.

Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dipandang ‘mengganjal’ penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut.


  1. Wewenang Polisi Memeriksa Handphone dalam Penyelidikan

Penyelidik mempunyai kewenangan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Barang bukti berfungsi untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Salah satu barang bukti adalah handphone yang dapat berisi alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Maka, penyelidik dapat memeriksa handphone untuk mencari alat bukti terkait suatu peristiwa atau dugaan tindak pidana.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua