Selasa, 02 June 2020

Tertangkapnya Nurhadi Pintu Masuk Bongkar Kasus Lain

KPK harus mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang membantu Nurhadi buron dan mengembangkan sejumlah kasus lain yang melibatkan Nurhadi.
Rofiq Hidayat
Mantan Sekretaris MA Nurhadi . Foto: RES

Setelah beberapa bulan dengan status tersangka dan buron, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil membekuk eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyogno di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2020) malam. Sebagai kasus kategori high profile (kakap) lantaran dipersepsikan sebagai “orang kuat”, KPK sudah seharusnya mengusut orang-orang yang terlibat dalam kasus ini.

“Komisi Hukum DPR RI meminta agar KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka,” ujar anggota Komisi III DPR Arsul Sani melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/6/2020). (Baca Juga: Nurhadi Masuk DPO KPK)

Arsul menilai betapa sulitnya aparat penegak hukum menyentuh Nurhadi ketika masih aktif di MA. Demikian pula, saat memeriksa anggota Brimob yang menjadi pengawal di kediaman Nurhadi, KPK pun kesulitan. Karena itu, tertangkapnya Nurhadi menjadi jalan bagi KPK bergerak cepat untuk mengembangkan kasus yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Tak hanya kasus pokoknya, namun juga mengusut pihak yang membantu pelarian Nurhadi.

“Kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktek mafia peradilan,” pintanya.

Bagi Arsul yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) ini, bila lembaga antirasuah itu berhasil mengembangkan kasus Nurhadi, bukan tidak mungkin bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan termasuk peningkatan kepercayaan dari dunia bisnis dan investor. Padahal, berbagai upaya dilakukan lembaga peradilan berupa kemudahan berproses perkara mulai pengadilan tingkat pertama hingga MA mendatangkan apresiasi ketika praktik suap dapat dibersihkan dari dunia peradilan.

Tak heran bila banyak elemen masyarakat berharap agar KPK tak hanya berhenti di kasus Nurhadi dalam kasus dugaan suap. Arsul menyarankan bila Nurhadi mau bekerja sama dan kooperatif untuk membongkar kasus-kasus serupa, mafia peradilan, maka KPK bakal memberi keringanan tuntutan hukum dan mempertimbangkan Nurhadi sebagai justice colabollator.

“Kita semua berharap kepercayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap peradilan kita terus meningkat. Salah satunya dengan memastikan bahwa praktik suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita,” harap politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua