Rabu, 03 Juni 2020

MK Tutup Hak Konstitusional Pegawai Honorer? Oleh: Hani Adhani*)

Para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU ASN.
RED
Hani Adhani. Foto: RES

Isu tentang hak konstitusional pegawai honorer menjadi isu yang selalu menarik untuk dibahas. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ada pandangan di masyarakat bahwa undang-undang tersebut seolah-olah telah menyebabkan kerugian bagi para pegawai honorer di seluruh Indonesia. Selain itu, ada anggapan bahwa UU ASN telah menyebabkan hak konstitusional pegawai honorer untuk menjadi PNS dan/atau pegawai PPPK terabaikan.

Sementara itu, meskipun Pemerintah dalam hal ini telah membuat peraturan perundang-undangan di bawah UU ASN untuk mengatur hal terkait managemen ASN, namun tampaknya peraturan yang dibuat tersebut belum cukup optimal menjawab dan mengakomodir hak konstitusional para pegawai honorer yang jumlahnya mencapai ribuan dan malah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional.

Adanya potensi kerugian konstitusional tersebut pada akhirnya mengakibatkan para pegawai honorer tersebut berupaya untuk mencari solusi alternatif dengan melakukan upaya hukum yang konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan pengujian UU ASN ke Mahkamah Konstitusi.

Judicial Review UU ASN

Sejak UU ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, menurut catatan kepaniteraan MK, UU ASN termasuk salah satu undang-undang yang paling sering diuji ke MK. Setidaknya sudah 14 kali UU ASN ini di uji oleh berbagai kalangan masyarakat dan banyak diantaranya diajukan oleh para pegawai honorer.

Tepat pada tanggal 19 Mei 2020 lalu, di tengah pandemi covid-19, MK kembali memutus perkara pengujian undang-undang dan salah satunya adalah perkara nomor 9/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU ASN. Permohonan judicial review UU ASN tersebut diajukan oleh para pegawai honorer yang berjumlah 19 orang dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang profesi pegawai honorer mulai dari guru honorer, petugas kesehatan hingga pegawai administrasi di Pemda Kabupaten/Kota.

Dalam permohonannya, para pegawai honorer tersebut meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya.

Para Pemohon dalam uraian permohonannya menyampaikan argumentasi bahwa Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tersebut telah menyebabkan hak konstitusional para pegawai honorer untuk secara otomatis menjadi PNS atau PPPK terkendala sehingga pada akhirnya menyebabkan para Pemohon berpotensi mengalamai kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua