Kamis, 04 Juni 2020

Sejumlah Usulan Agar Pemerintah Merevisi PP Tapera

Program Tapera dalam bentuk rumah; besaran iuran tak boleh memberatkan pegawai/pekerja; Tapera bagi pekerja/pegawai yang tidak memiliki rumah dengan besaran gaji/upah berapapun; program Tapera diawasi ketat.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dua pekan lalu. Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini dinilai tidak tepat karena bakal membebani pekerja/pegawai terkait pemotongan gaji untuk iuran Tapera sebesar 3 persen di tengah kondisi masih menghadapi pandemi Covid-19.

“Kebijakan Tapera melalui PP 25/2020 tidak tepat. Selain masih dalam situasi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi nasional menurun signifikan. Otomatis keuangan masyarakat dalam kondisi kritis. Belum lagi jutaan orang terdampak yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama, Rabu (3/6/2020).

Menurutnya, pemerintah seharusnya menimbang situasi dan kondisi sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Meski PP 25/2020 baru berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi kondisinya tidak tepat di saat daya beli masyarakat menurun. Menurutnya, PP tersebut semestinya terbit dua tahun setelah UU 4/2016 disahkan. Artinya PP itu terbit pada 2018 ketika kondisi ekonomi nasional belum seperti saat ini.

Dalam PP 25/2020 mengatur besaran simpanan peserta yang ditetapkan yakni 3 persen dari gaji atau penghasilan pekerja. Rinciannya, 0,5 persen ditanggung pemberi kerja (perusahaan tempat pekerja) dan 2,5 persen ditangggung pekerja. Dengan begitu, beban pekerja dan perusahaan untuk membayar iuran bertambah.








Pasal 15



(1) Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).



(2) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).



(3) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri.


Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah meninjau ulang besaran simpanan peserta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP 25/2020. Terlebih pemerintah pun baru saja menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Dia menilai pemerintah tak boleh  memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan menarik uang dengan berbagai iuran yang belum dirasakan perlu.

“Di saat terjadinya wabah seperti ini seharusnya pemerintah memiliki sensitivitas yang tinggi akan kebutuhan yang lebih prioritas bagi rakyatnya,” katanya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua