Kamis, 04 June 2020

Warga Ajukan Uji Materiil Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pasal 34 Pepres 64/2020 dinilai tidak berlandaskan asas kemanusian, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana di jelaskan pada Pasal 2 UU SJSN.
Mochammad Januar Rizki
Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. Foto: RES

Faisal Wahyudi Wahid Putra melalui kuasa hukumnya Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Kamis (4/6).

Perwakilan Tim Advokasi Johan Imanuel mengatakan hak uji materiil ini merupakan hak Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, menurut Johan, Pemohon yang keberatan dengan kehadiran adanya kenaikan iuran dalam Perpres No.64 Tahun 2020, khususnya Pasal 34 sudah tepat melakukan permohonan ini ke Mahkamah Agung.

“Keberatan Pemohon jelas menyatakan bahwa Pasal 34 bertentangan dengan UU No 40/2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto UU No 24/2011 tentang BPJS juncto UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Johan dalam keterangan persnya, Kamis (4/6).

Perwakilan lainnya, Indra Rusmi menilai Pasal 34 Pepres 64/2020 tidak berlandaskan asas kemanusian, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana di jelaskan pada Pasal 2 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Bahkan, menurutnya Perpres tersebut dibentuk tidak mendasari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. (Baca: Jalankan Putusan MA, Perpres Ini Turunkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi…)

“Maka setidak-tidaknya kami meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan Permohonan kami atas dasar tersebut, seperti dalam Putusan MA sebelumnya yang membatalkan Perpres 75/2019 terhadap Kenaikan Iuran BPJS yang dinilai tidak melandasi aspek yuridis, sosial, filosofis sehingga Perpres 64/2020 juga layak dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap,” ujar Indra Rusmi

Perwakilan lainnya, Ricka Kartika Barus menambahkan Pemohon menilai alasan kenaikan iuran yang dibebankan kepada Peserta tidak fair karena Putusan MA 7P/HUM/2020 (yang membatalkan kenaikan iuran sebelumnya dalam Perpres 75/2019) sudah menyatakan berbagai permasalahan internal BPJS Kesehatan itu sendiri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua