Kamis, 04 Juni 2020

Yanto, Hakim yang Bercita-cita Sebagai Guru Olahraga

Bagaimana siasat PN Jakarta Pusat bersidang saat pandemi hingga menuju ‘era terang’ dalam proses persidangan juga diceritakan Yanto sebelum purna di PN Jakarta Pusat.
Aji Prasetyo
Ketua PN Jakarta Pusat Yanto. Foto: RES

Tidak mudah untuk mengurus Pengadilan Kelas IA Khusus seperti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan berbagai jenis perkara mulai dari pidana umum, pidana khusus seperti terorisme, tindak pidana korupsi hingga perdata umum dan perdata khusus hingga pengadilan niaga. Apalagi di tengah pandemi seperti ini pengadilan juga dituntut melakukan sidang secara online. Namun Yanto, bisa melakukan itu.

Tak kurang selama tiga tahun selama menjadi pimpinan tertinggi di lokasi tersebut ia telah melakukan sejumlah perubahan, di antaranya dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melaksanakan e-court dan e-litigasi, membuat sistem surat menyurat melalu e-persuratan hingga melakukan inovasi terkait dengan pengajuan aparat penegak hukum untuk penyitaan, geledah hingga perpanjangan penahanan dengan sistem khusus yang disebut “Era Terang”.

Sebelum menduduki jabatan baru sebagai Hakim Tinggi PT Denpasar, Bali, Hukumonline berkesempatan mewawancarai pria yang juga hobi menjadi dalang ini dengan tetap melakukan physical distancing sesuai anjuran pemerintah. Berikut kutipan wawancaranya.

Selama awal pandemi masa kepemimpinan Pak Yanto banyak perkara di PN Pusat, bagaimana cara siasati proses sidang?

Masih ingat saya diumumkan Sabtu malam itu, (Covid-19 diumumkan masuk Indonesia pada awal Maret 2020) kemudian Senin pagi mengadakan rapat dengan teman teman hakim dan pejabat struktural, waktu itu yang terpikir penyemprotan semua. Kemudian pemasangan hand sanitizer, kemudian cuci tangan di setiap pintu masuk lift kami siapkan, berikutnya karena pengunjung banyak untuk mengurangi itu kami mengundang Kajari, KPK, lapas, rutan. Bagaimana kalau konsep persidangan kita bikin teleconference untuk menghindari pertemuan antara pengunjung dan penegak hukum. Setelah kita kumpulkan ternyata mereka sepakat setuju, karena kita sampaikan juga waktu sidang bom bali itu teleconference.

Kebetulan pengadilan ada dua ruang sidang yang bisa teleconference, satu ruang Kusumaatmadja dan Hatta Ali, yang berikutnya KPK beri hibah 4 alat teleconference, jadi PN Jakarta Pusat sekarang punya 6 ruang teleconference yang kameranya sudah kamera putar.

Tapi yang jadi kendala, kalau untuk Tipikor sudah tidak ada kendala, hanya pidana umum. Karena rutan cuma punya dua ruang sidang satu Jakarta Barat satu lagi untuk kita (Jakarta Pusat). Itu kendalanya sehingga antre untuk pidana umum.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua