Kamis, 04 June 2020

Putusan Pembatasan Internet di Papua Harus Jadi Pedoman bagi Pemerintah

Menurut Majelis, UU memberi kewenangan pemerintah untuk melakukan pelambatan dan pemutusan internet melalui Perppu No.23 Tahun 1959/UU No.23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Karena itu, Majelis berpendapat tidak ada kekosongan hukum untuk mengatur objek sengketa yang dilakukan tergugat I. Karena itu, bagi Majelis tindakan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan.

Bagi Majelis, internet adalah wahana yang bersifat netral dan yang menjadikan internet tidak netral pengguna dan penggunaannya. Jika terjadi penyalahgunaan internet melalui penyebarluasan konten atau muatan yang melanggar hukum, maka tindakan yang tepat pembatasan hak internet ditujukan hanya kepada pelaku dan muatan/konten yang dianggap melanggar hukum itu. Untuk itu, pemutusan secara keseluruhan terhadap jaringan internet akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar berupa terabaikannya hak-hak asasi lain yang dapat diwujudkan secara positif melalui internet.

“Sebagaimana hak-hak asasi manusia lain, hak atas internet hanya dapat dilakukan pengurangan (derogation) melalui pemutusan terhadap jaringan internet apabila dalam keaadan bahaya/darurat negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” demikian bunyi pertimbangan Majelis.

Majelis menilai tindakan Presiden RI yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya (omission) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban hukum tergugat II sebelum menyetujui tindakan tergugat I. Tindakan Presiden RI sebagai tergugat II secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kuasa hukum penggugat dari LBH Pers Ade Wahyudin menilai sejak awal pemerintah mendalilkan pembatasan akses internet di Papua dilakukan untuk menekan penyebaran berita hoax. Koalisi organisasi masyarakat sipil seperti AJI dan Safenet telah melayangkan surat keberatan kepada Presiden RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi tidak mendapat respon positif. Hal ini yang mendorong koalisi melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Ade menilai majelis PTUN Jakarta yang memutus perkara sangat kompeten dan dapat dilihat dari putusannya. “Argumentasi HAM sangat mendominasi isi putusan. Majelis menyatakan pengurangan terhadap hak atas akses internet berdampak terhadap hak asasi lainnya seperti pendidikan, ekonomi, berekspresi, dan pers,” ujarnya dalam jumpa pers secara daring, Kamis (4/6/2020).

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan kasus ini adalah kali pertama gugatan ke PTUN yang menggunakan Peraturan MA tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua