Ini Protokol bagi 12 Sektor Selama PSBB Transisi yang Ditetapkan Pemprov DKI
Berita

Ini Protokol bagi 12 Sektor Selama PSBB Transisi yang Ditetapkan Pemprov DKI

Juni adalah masa transisi dari PSBB yang masif menuju kondisi aman, sehat dan produktif.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi pengawasan pelaksanaan PSBB. Foto: RES
Ilustrasi pengawasan pelaksanaan PSBB. Foto: RES

Pemprov DKI Jakarta menetapkan protokol bagi 12 sektor kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pada Juni 2020 ini.

Protokol tersebut antara lain pada rumah ibadah, jasa usaha makanan dan minuman, pasar rakyat, taman rekreasi dan kebun binatang, sarana olahraga, klinik kecantikan, fasilitas olahraga luar ruang (outdoor) dan taman, perindustrian, museum, kendaraan pribadi, kendaraan umum, hingga pusat perbelanjaan.

"Kami membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 dengan pengaturan protokol-protokol kesehatan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/6). (Baca: Anies Perpanjang PSBB Sebagai Masa Transisi)

  1. Rumah ibadah

Protokol kesehatan mengatur jumlah peserta ibadah maksimal 50 persen dari kapasitas; menerapkan jarak aman 1 meter antar orang; mencuci tempat kegiatan dengan disinfektan sebelum dan setelah kegiatan; setelah tempat ibadah dipakai untuk kegiatan rutin ditutup kembali.

Kemudian bagi masjid/musholla diminta tidak menggunakan karpet/permadani, setiap jamaah harus membawa sendiri sajadah/alat shalat; penitipan alas kaki ditiadakan; setiap jamaah harus membawa sendiri kantong/tas dan membawa masuk alas kakinya masing-masing.

"Jadi, Masjid, Mushala, kemudian Gereja, Vihara, Pura, kemudian Klenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin," ucap Anies.

  1. Jasa usaha makanan dan minuman (restoran, rumah makan dan coffee shop)

Protokol kesehatannya, hanya bisa melayani maksimal 50 persen dari kapasitas; penyajian makanan a la carte (dilarang prasmanan); mendorong pembayaran secara non tunai (cashless); kemudian penyajian ala RM Padang (mini-prasmanan) diubah menjadi non-prasmanan.

  1. Pasar rakyat

Protokol kesehatannya, menentukan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas; penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan penyebaran Covid-19; mendorong transaksi dilakukan dengan non tunai (cashless); jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB-14.00 WIB; pengaturan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait