Jumat, 05 Juni 2020

Beragam Kontroversi Nurhadi Sebelum Tertangkap KPK

Ada sejumlah hal yang menjadi kontroversi Nurhadi dalam kasus hukum.
Aji Prasetyo
Nurhadi (tengah) sesaat setelah ditangkap penyidik KPK. Foto: RES

Tak mudah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Nurhadi. Sejak ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 11 Februari 2020 lalu, tim KPK bersama Polri terus menelusuri keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut setidaknya ada lebih dari 13 rumah yang digeledah untuk mencari keberadannya bersama dua tersangka lain yang juga masuk DPO yaitu Rezky Herbiyono (menantunya) dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hendra Soenjoto.

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail menyatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang dijalankan KPK. “Kami tentu akan ikuti proses pemeriksaan. Ya begitu yang kami rencanakan, karena kamu kan belum bisa menemui Pak Nurhadi,” tutur Maqdir kepada Hukumonline.

Nurhadi diangkat sebagai Sekretaris MA pada 2011 lalu. Beberapa tahun setelahnya ada sejumlah kontroversi yang menjadi perhatian publik seperti buah tangan (souvenir) pernikahan anaknya berupa ipod shuffle hingga adanya dugaan menghilangkan barang bukti dengan membuang sejumlah uang serta dokumen bersama istrinya, Tin Zuraida. Tak hanya itu kontroversi lainnya yaitu hilangnya Royani, supir Nurhadi yang merupakan salah satu saksi kunci dalam perkara tersebut dan sulitnya KPK memeriksa 4 ajudan Nurhadi yang merupakan anggota Polri.

Hukumonline mencoba merangkum Kembali sejumlah kontroversi Nurhadi yang pernah terjadi sebelum proses penangkapan.


  1. Pernikahan mewah

Pada Maret 2014 lalu Nurhadi menggelar pesta mewah untuk pernikahan anaknya. Koalisi Masyarakat Sipil menilai biaya pernikahan itu mencapai puluhan miliar rupiah. Tidak hanya resepsi pernikahan yang menjadi sorotan, tapi juga buah tangan yang diberikan kepada para undangan termasuk hakim agung yang hadir yaitu berupa Ipod Shuffle yang kala itu berkisar Rp700 ribu.

KPK buka suara terkait pemberian tersebut dan mengimbau para penerima untuk mengembalikan barang tersebut kepada KPK karena diduga merupakan gratifikasi. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sampai menggelar rapat terkait hal tersebut dan kemudian memutuskan untuk tidak mengembalikan pemberian itu.

Ketua IKAHI Cabang MA kala itu, T Gayus Lumbun menegaskan penerimaan Ipod oleh para hakim atau hakim agung selaku tamu undangan resepsi pernikahan putri Sekretaris MA Nurhadi bukan termasuk gratifikasi (suap). Pandangan itu setelah mereka menggelar rapat tertutup yang dihadiri sekitar 60 hakim/hakim agung termasuk tiga ketua kamar di MA.

 

“Rapat para hakim memutuskan saat resepsi perkawinan itu tidak berkaitan dengan gratifikasi yang perlu disikapi dengan mengembalikan ke KPK sebagai lembaga yang berwenang,” ujar Gayus dalam konferensi pers di Gedung MA, Rabu (19/3). (Baca: IKAHI: Pemberian Souvenir Ipod Bukan Gratifikasi)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua