Jumat, 05 June 2020

Baleg Bakal Rampungkan DIM Klaster UMKM RUU Cipta Kerja

Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Cipta Kerja bisa selesai sesegera mungkin.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Masa pandemi Covid-19 tak menjadi penghalang Badan Legislasi (Baleg) DPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Dalam awal pembahasan, Baleg DPR optimis bakal menyelesaikan DIM klaster Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tengah dibahas secara tripartite itu.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh alat kelengkapan dewan tetap berjalan secara serius. Dengan modal komitmen dan kerja sama yang baik, pemerintah dan DPR bakal mampu merampungkan pembahasan draf RUU, khususnya klaster UMKM yang masih prioritas dibahas di awal. Pembahasan RUU ini dilakukan terbuka melalui virtual atau media sosial DPR agar masyarakat mudah mengetahui.

Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Cipta Kerja bisa selesai sesegera mungkin,” ujar Achmad Baidowi kepada wartawan, Kamis (4/6/2020) kemarin. (Baca Juga: Iluni FHUI: Kaji Kembali Relevansi RUU Cipta Kerja)  

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan soal kemudahan perizinan bagi UMKM menjadi kunci utama yang biasanya harus mengurus tiga perizinam. Melalui RUU Cipta Kerja cukup mengantongi satu izin. Itu pun telah mencakup kesemuanya termasuk, standar nasional Indonesia dan sertifikat halal. Persyaratan pembuatan usaha pun menjadi sorota,n khususnya bagi kemudahan usaha menengah.

Anggota Baleg DPR Firman Subagyo menjelaskan kemitraan UMKM dalam ekosistem dunia usaha mesti diperhatikan secara serius pemerintah. Salah satunya, menjaga ekosistem dunia usaha antara perusahaan besar dengan UMKM yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Itu sebabnya, Firman meminta pemerintah agar mempertegas kemitraan atas dasar saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

Sebab, sejatinya RUU Cipta Kerja memiliki semangat memberi kemudahan bagi dunia usaha  level kecil dan menengah. Karena itu, norma pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dinilai mempersulit bakal direvisi melalui RUU Cipta Kerja. Bahkan mencabut pasal-pasal dalam UU 20/2008 yang menghambat perkembangan UMKM.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kemitraan UMKM dalam dunia usaha mesti menghasilkan hasil yang optimal. Baginya, dalam merumuskan norma tentang kemitraan UMKM mesti dengan perencanaan matang dan professional agar hasilnya bakal maksimal.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua