Jumat, 05 June 2020

Menyoroti Rentannya Pelanggaran Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit

Pemahaman masyarakat yang rendah, penagihan intimidatif hingga penyalahgunaan data nasabah kartu kredit menjadi persoalan yang sering terjadi.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi kartu kredit: HGW

Semakin tingginya gaya konsumtif masyarakat mendorong peningkatan jumlah penggunaan kartu kredit. Sayangnya, dalam kondisi tersebut, pemahaman masyarakat mengenai kartu kredit masih rendah sehingga menimbulkan ragam persoalan hukum yang dapat merugikan nasabah. Mulai dari tidak mampu membayar, penagihan bermasalah hingga pencurian data nasabah.

Koordinator Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim, menjelaskan persoalan tersebut tidak lepas dari keterlibatan pihak ketiga dalam pemasaran dan penagihan utang kepada konsumen. Menurutnya, meski sudah ada pengaturan, praktik-praktik pelanggaran tersebut masih terjadi.

“Pada tahap pemasaran masih banyak ditemukan penyalahgunaan yang dilakukan serta menyudutkan pihak pemegang kartu yang mayoritas buta hukum. Karena dikerjakan agen pemasarannya banyak persoalan muncul, moral hazard, pelanggaran konsumen. Banyak terjadi contoh misalnya data personal seperti nomor telepon, email konsumen pada pihak-pihak tersebut yang tidak tahu dari mana mereka dapatkan. Saat ini, banyak bisnis menawarkan data konsumen di pasar-pasar gelap,” jelas Rizal, Jumat (5/6).

Dia melanjutkan pelanggaran lain seperti penagihan secara kasar oleh pihak ketiga yaitu debt collector juga masih terjadi saat ini. Padahal, penagihan utang tersebut harus dilakukan dengan itikad baik tanpa melanggar hukum. Dia mencontohkan penagihan utang nasabah dengan menghubungi keluarga atau rekan. Parahnya lagi, penagihan tersebut dilakukan secara intimidatif. (Baca: Tips Bagi Konsumen untuk Bertransaksi di Saat Pandemi)

“Ada laporan konsumen mengenai kredit macet Rp 38 juta. Sebenarnya konsumen ini punya itikad baik untuk membayar namun karena permasalahan keuangan menjadi tidak mampu membayar. Setelah menghubungi bank bersangkutan justru tidak terjadi kesepakatan malah dia diintimidasi,” tambah Rizal.

Sehingga, dia menilai sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap konsumen kartu kredit perlu dilakukan dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Masih adanya keluhan dari konsumen kartu kredit dalam praktik penagihan dilakukan pihak ketiga dengan cara terror verbal dan bahkan cenderung melakukan intimidasi terhadap konsumen gagal bayar yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan peraturan yang boleh ditetapkan,” jelas Rizal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua