Sabtu, 06 Juni 2020

Tak Cukup Perpres, Beneficial Ownership Perlu Diatur Undang-undang

Beneficial Ownership harus dilihat sebagai sesuatu yang harus dikejar, bukan sesuatu yang ditunggu untuk dilaporkan.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Ketentuan terkait Beneficial Ownership (penerima manfaat) dirasa tidak cukup bila hanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Untuk lebih komprehensif, BO perlu dibuatkan Undang-undangnya. Hal ini menjadi salah satu usulan yang muncul dari sebagian kalangan mengingat pentingnya untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari setiap perusahaan yang terdaftar di dalam negeri.

Saat ini, regulasi paling tinggi terkait BO adalah Perpres No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Partner di Ernst & Young, Deni R Tama, mengatakan hingga saat ini belum jelas sanksi yang akan diterima korporasi jika tidak menyampaikan BO-nya atau menyampaikan BO secara tidak valid. Menurut Deni, mengingat pentingnya informasi terkait BO, seharusnya ada sanksi pidana bagi korporasi yang melanggar kewajiban melaporkan BO. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi bertaraf undang-undang.

“Mestinya memang BO ini diatur dengan UU. Karena hanya UU yang memberikan kewenangan pada negara untuk mengatur sanksi pidana,” ujar Deni dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Kamis (4/6).

Menurut Deni, tanpa sanksi yang tegas penerapan kewajiban mengenali penerima manfaat tidak akan efektif karena tidak terdapat mekanisme disinsentif bagi korporasi yang tidak patuh terhadap kewajiban ini. 

Selanjutnya, Deni mengungkapkan praktik penerapan mengenali pemilik manfaat yang tidak sesederhana dengan apa yang telah diatur dalam regulasi yang telah ada. Menurut Deni, ada pendekatan yang kurang tepat ketika memperlakukan BO sebagai kewajiban korporasi. (Baca: Mengenal Lebih Jauh Penerapan Beneficial Ownership Korporasi)

Deni mencontohkan penggunaan nominee dalam pendaftaran badan usaha adalah bentuk dari upaya untuk bersembunyi di balik perusahaan. Jika kemudian perusahaan tersebut diwajibkan untuk menyampaikan siapa penerima manfaat dari perusahaan tersebut, sulit dibayangkan perusahaan akan melaporkan BO-nya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua