Sabtu, 06 June 2020

KPPU Ingatkan Bank Tetap Wajib Laporkan Aksi Merger dan Akuisisi

Seiring dengan upaya pemerintah, khususnya OJK dalam melakukan berbagai kegiatan penggabungan, peleburan, pengambilalihan guna mengamankan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di masa Covid-19.
Mochammad Januar Rizki
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Untuk mengantisipasi krisis jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk memaksa bank-bank berisiko melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau integrasi dengan bank lain. Kewenangan tersebut merupakan mandat UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Meski memiliki payung hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kegiatan merger atau akuisisi bank tersebut tetap harus menyampaikan pemberitahuan atas transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah transaksi tersebut efektif. Untuk menegakan kewajiban tersebut. Pemberitahuan transaksi (notifikasi) tetap terbuka meskipun saat pandemi Covid-19.

“KPPU menegaskan bahwa penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dilakukan lembaga jasa keuangan tetap wajib disampaikan kepada KPPU sebagaimana amanat Undang-undang No.5 Tahun 1999,” jelas Juru Bicara KPPU, Guntur Saragih, Jumat (5/6). 

Pendapat ini ditegaskan sejalan dengan adanya upaya pemerintah, khususnya OJK dalam melakukan berbagai kegiatan penggabungan, peleburan, pengambilalihan guna mengamankan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di masa Covid-19. (Baca: Perkom Baru Mulai Berlaku, Kini Akuisisi Aset Wajib Lapor KPPU)

Dia menjelaskan kewajiban ini tidak lepas dari kemudahan yang diberikan melalui mekanisme pemberitahuan secara daring. Terbukti dengan masih banyaknya jumlah pemberitahuan yang masuk ke KPPU pada masa pandemi tersebut.

Guntur menjelaskan tercatat sejak awal Maret 2020 hingga saat ini, KPPU telah menerima 56 (lima puluh enam) pemberitahuan dari berbagai jenis transaksi seperti penggabungan, pengambilalihan saham, maupun perpindahan aset produktif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberitahuan tidak terhambat meski di masa pandemi.

Untuk itu, dalam pelaksanaan POJK 18/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (POJK 18/2020), KPPU meminta agar OJK turut menyampaikan adanya kewajiban pemberitahuan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham ketika menyampaikan Perintah Tertulis kepada bank.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua