Rabu, 10 June 2020

Alasan Walhi Tolak Hadir RDPU RUU Cipta Kerja

Arif menegaskan RUU Cipta Kerja cacat prosedur dan substansi, tapi tetap dipaksakan untuk dibahas dan dilanjutkan oleh pemerintah dan DPR. Penyusunan RUU ini mengabaikan UU No.12 Tahun 2011 karena tidak menjalankan prinsip transparansi, partisipasi, dan mendiskriminasi rakyat karena yang dilibatkan hanya kalangan tertentu.

Apalagi, Kode Inisiatif mencatat 27 dari 54 putusan MK yang berkaitan dengan UU yang diubah melalui RUU Cipta Kerja tidak ditaati pemerintah dalam menyusun substansi RUU Cipta Kerja. Misalnya, tidak menindaklanjuti tafsir konstitusional dari putusan MK; hanya menindaklanjuti sebagian tafsir putusan MK; menghidupkan pasal yang dibatalkan MK.

Menurut Arif, RUU Cipta Kerja hanya untuk kepentingan investasi dan menjadikan rakyat serta lingkungan hidup sebagai tumbal. RUU Cipta Kerja memandang masyarakat dan lingkungan sebagai obyek untuk dieksploitasi, bukan sebagai subyek hukum pemilik kedaulatan yang harus dilindungi hak konstitusionalnya.

Dia menilai RUU Cipta Kerja sebagai bentuk korupsi politik, praktik buruk penyusunan UU yang menjadi pola berulang dalam proses kebijakan lainnya. “Pembentukan peraturan yang dipaksakan seperti ini hanya untuk melanggengkaan kepentingan oligarki,” kata dia.

Bagi Arif, RUU ini melanggar prinsip negara hukum, demokrasi, dan HAM, serta melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak pasal dalam RUU Cipta Kerja yang disusun sistematis untuk membatalkan berbagai peraturan sebelumnya, yang telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dengan deregulasi aturan berupa penurunan standar bagi pengusaha dengan cara melawan hukum.

“Gugatan ini adalah bentuk partisipasi aktif warga untuk kepentingan perlindungan HAM dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dijamin pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 92 UU Perlindungan dan Pengelolaan Loingkungan Hidup,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua