Jumat, 12 Juni 2020

Penerapan Normal Baru Tetap Prioritaskan Faktor Kesehatan Masyarakat

Meski roda perekonomian harus tetap berputar, namun kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama atau salus populi suprema lex esto.
Rofiq Hidayat
Polri-TNI bakal tindak tegas pelanggar protokol kesehatan saat penerapan new normal di sejumlah titik keramaian. Foto: RES

Penerapan new normal (tata kehidupan normal baru) telah diterapkan di sejumlah daerah secara bertahap pasca terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Penerapan kebijakan normal baru ini ditandai dengan mulai dibukanya sektor bisnis dan industri; pasar dan mal; sekolah dan tempat kebudayaan. Kemudian restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal secara bertahap. Penerapan kebijakan kenormalan baru ini untuk mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.     

“Keduanya penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2020). (Baca Juga: Kebijakan New Normal Harus Dipersiapkan Secara Matang)

Puan menjelaskan kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional, pemerintah wajib mengingatkan penerapan protokol kesehatan. Sebab, terdapat beberapa pedagang pasar tradisional terdeteksi positif Covid-19, bahkan berpotensi menjadi klaster baru penularan virus corona. Meski diakui, denyut nadi ekonomi rakyat terasa di pasar-pasar tradisional yang menjadi tempat interaksi sosial ekonomi masyarakat di banyak daerah.

“Saya tekankan juga sosialisasi protokol new normal agar dilakukan sejelas mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan. Kita semua tentu ingin agar kebijakan new normal bisa menggerakan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan faktor risiko kesehatan,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Kapolri Jenderal Idham Aziz menegaskan jajarannya siap membantu dalam penerapan  kebijakan new normal dengan mengedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi atau lazim disebut asa salus populi suprema lex esto di tengah pandemi yang masih mewabah di Tanah Air. “Dalam menghadapi new normal, Polri mengedepankan salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ujarnya dalam keterangannya.

Polri dan jajarannya bakal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di masa new normal. Apalagi, penerapan new normal merupakan instruksi Presiden Joko Widodo agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar. Namun, Idham menegaskan faktor kesehatan masyarakat tetap diutamakan seperti makna asas salus populi suprema lex esto.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua