Jumat, 12 June 2020

Berharap Masukan Serikat Pekerja Diadopsi dalam RUU Cipta Kerja

“Kami berharap agar bisa dibentuk tim teknis segera, tim teknis yang isinya tripartit, ada serikat buruh, kadin (pengusaha) dan pemerintah, duduk bersama dan berdialog bersama,” urai Andi.

Presiden KSBSI Elly Rosita mengatakan dalam pertemuan itu pada intinya serikat buruh mendesak pemerintah untuk melibatkan buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan itu harus dilakukan pasal per pasal, misalnya terkait sejumlah hal yang selama ini disoroti kalangan serikat buruh seperti outsourcing, upah minimum, jam kerja, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), dan jaminan sosial.

“Penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja harus partisipatif dan melibatkan buruh,” pintanya ketika dihubungi, Jumat (12/6/2020).

Sebelumnya, Guru Besar FH UI Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan omnibus law hanya cara untuk menyederhanakan sejumlah regulasi dalam satu peraturan. Tapi substansi RUU Cipta Kerja harus dibahas secara meluas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. “RUU Cipta Kerja jangan terburu-buru disahkan sekarang, karena ini butuh partisipasi publik yang luas karena isinya menyangkut hak warga negara,” kata Jimly.

Jimly mencontohkan Vietnam telah menerbitkan omnibus law tanpa kendala karena UU yang disasar tidak berkaitan dengan hak rakyatnya. Berbeda dengan RUU Cipta Kerja yang substansinya banyak berkaitan dengan hak warga negara. “Sekarang rakyat Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi. Seharusnya setelah new normal, baru diputuskan (pembahasan RUU) dan libatkanlah banyak pemangku kepentingan,” sarannya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua