Jumat, 12 Juni 2020

Sidang Pidana Online Dinilai Sulit Menemukan Kebenaran materil

LBH Jakarta menolak persidangan perkara pidana secara online karena praktiknya sangat merugikan terdakwa.
Aida Mardatillah
Salah satu sidang perkara pidana secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar April lalu. Foto: Istimewa

Sidang perkara pidana secara daring (melalui sistem jaringan) saat masa pandemi Covid-19 terus mendapat sorotan dari masyarakat. Sebab, praktiknya dinilai menimbulkan masalah atau kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana). Selain belum ada regulasi sebagai pedoman hukum acara, sidang pidana secara online ini dinilai sangat sulit untuk menemukan kebenaran materil.

Kepala Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menilai perkara pidana secara daring (online) tidak sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materil dalam mengungkap sebuah perkara. Hal ini hanya bisa dicapai jika sidang digelar secara langsung di pengadilan.

“Sidang perkara pidana di pengadilan dapat melihat kebenaran materil. Kalau sidang online justru akan menjauhkan dari kebenaran materil,” kata Nelson saat dihubungi, Kamis (11/6/2020). (Baca Juga: Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi)

Menurutnya, prinsip peradilan pidana untuk mengadili terdakwa dilakukan secara transparan dalam persidangan yang terbuka untuk umum guna mencari kebenaran materil. “Sidang di pengadilan itu kan agar semua fakta dapat terlihat (terungkap, red) sejelas-jelasnya dan kasus menjadi terbuka. Tapi, kalau nanti semuanya sidang digelar secara online (terutama perkara pidana, red), kalau begitu jual saja gedung pengadilannya!”  

Selain itu, jika sidang pidana digelar secara online pun sulit mengontrol adanya dugaan korupsi atau suap di pengadilan “Kita sendiri kan tidak tahu, gerak-gerik hakim, jaksa, pengacara dalam persidangan secara online. Badan Pengawasan MA saja susah menangkap pelaku suap dalam sidang manual, apalagi sidang digelar secara online?”

Karena itu, LBH Jakarta menolak keras jika sidang perkara pidana digelar secara online. Baginya, karakteristik sidang perkara pidana berbeda dengan sidang perkara perdata yang awal persidangan bisa digelar secara online. “Jangan membuat aturan hanya berdasarkan biayanya lebih murah dengan dalih asas peradilan cepat, biaya ringan. Nantinya, kewibawaan peradilan bisa terciderai karena masalah ini,” kata Nelson.

Dia menilai praktik sidang perkara pidana online sangat merugikan terdakwa. Satu contoh, terdakwa akan kehilangan hak untuk berkomunikasi dengan pengacaranya sebelum persidangan. “Biasanya sebelum sidang seorang pengacara berbicara dulu dengan terdakwa dalam rangka pembelaan, tapi kalau sidang online tidak bisa lagi atau sulit bertemu klien kita, padahal itu hak dari terdakwa."

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua