ASEAN Legaltech bersama Asosiasi Teknologi Hukum Australia dan Alpha Create melansir hasil survey untuk memberikan gambaran mengenai pasar industri teknologi di bidang hukum (Legaltech) di wilayah Asia Tenggara.
Dengan jumlah populasi sebesar 644,6 juta orang dan 3.954 perusahaan yang telah terdaftar di masing-masing otoritas, 10 negara di regional Asia Tenggara merupakan ekosistem yang telah siap menerapkan sistem ekonomi digital.
Untuk industri layanan jasa hukum berbasis digital, Founding Board ASEAN Legaltech, Eric Chin, menilai penduduk di negara-negara ASEAN selama ini telah cukup menunjukan kapasitas sebagai pengguna jasa hukum berbasis digital.
“Dalam pasar hukum dengan 248.067 pengacara yang tersebar di 10 negara, ada peluang bagi perusahaan Teknologi Hukum untuk membantu mengatasi akses ke pengacara dan akses ke masalah keadilan,” kata Eric dalam launching hasil riset secara daring, Rabu (10/6).
Namun, untuk memastikan keberhasilan menjangkau pasar yang besar ini, Eric mengingatkan agar pelaku industri Legaltech mesti menyiapkan strategi dan model bisnis teknologi hukum yang tepat. (Baca: Mengenal Ragam Jenis Layanan Legaltech Sepanjang 2019)
Dalam pemaparan hasil risetnya, Eric menegaskan agar pelaku industri Legaltech dalam menyiapkan model bisnis tidak hanya menekankan pada strategi maupun solusi di bidang teknologi hukum sebagai jualannya, tapi juga menyiapkan aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya.
“Bagaimana mereka dibayar, siapa target pelanggan mereka, dan bagaimana mereka memberikan solusi teknologi mereka kepada pelanggan,” ujar Eric.