Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah memberi akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman online. Terhadap hal ini, sebagian kalangan menilai terdapat kerawanan penyalahgunaan data kependudukan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menilai jika ditinjau dari aspek perlindungan data, hal ini menimbulkan kerawanan terhadap data penduduk yang diserahkan kepada penyedia jasa pinjaman online.
Sukamta menyinggung regulasi perlindungan data pribadi yang saat ini baru akan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Menurut Sukamta, harusnya hal ini menunggu setelah adanya UU Perlindungan Data Pribadi sehingga terdapat pengaturan di dalamnya.
“Menurut saya sepertinya sekarang ini belum tepat memberikan akses data kependudukan kepada Badan Hukum Indonesia (BHI) termasuk swasta di dalamnya,” ujar Sukamta melalui keterangannya kepada hukumonline, Jumat (12/6).
Menurut Sukamta, meskipun UU Adminduk tahun 2006 yang sudah direvisi tahun 2013 memperbolehkan pengguna termasuk swasta untuk mengakses data kependudukan, namun undang-undang yang mengatur khusus perlindungan data pribadi hingga saat ini belum ada.
Ia menilai, regulasi PDP berupa Peraturan Pemerintah yang telah ada saat ini power-nya tidak sekuat undang-undang. Karena itu Sukamta menilai wajar jika publik perlu menaruh kekhawatiran terkait adanya potensi penyalahgunaan data.
Sukamta melanjutkan, saat ini dibutuhkan data kependudukan yang valid. Ia mengakui, data kependudukan sangat penting untuk kedepan nya. Salah satu contohnya tentu saja untuk kepentingan bisnis yang pada akhirnya ikut menghidupkan laju perekonom ian.